Kendeng Masih Jadi Tambang, Warga Kembali Datangi Istana

VIVA – Puluhan warga di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, kembali menyambangi Istana. Mereka memprotes, kawasan itu tetap ingin dijadikan pertambangan. 

Koordinator Forum Jaringan Masyarakat Peduli Kendeng, Gun Retno, usai menemui Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, ada pembiaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Padahal, kata dia, dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pegunungan Kendeng tidak boleh ada izin tambang baru. Bahkan kata dia, itu juga yang diperintahkan Jokowi. Tapi sayang, itu menurutnya tidak dilaksanakan. 

"Yang 2016 yang kita ketemu Pak Jokowi itu. Itu kan dua tahun selesai. Setelah selesai, terus kemarin ada pemilu ini kan kami juga tenang kan, Pak Jokowi sudah dilantik, lha kami mau menanyakan tindak lanjut KLHS itu melalui Pak Moeldoko," ujar Gun Retno, di Bina Graha, Jakarta, Selasa 19 November 2019.

Gun Retno mengatakan, bahkan di kawasan itu justru bertambah banyak pertambangannya. Baik itu yang legal maupun tambang illegal. Tapi menurutnya, tidak ada penindakan. 

"Kayaknya KLHS yang diperintahkan Pak Jokowi ini, enggak mau dilakukan di daerah. Ini kan terus gimana?" ujarnya. 

Pihaknya sudah bertemu langsung dengan pansus DPRD. Tetapi revisi KLHS pada awal 2019 di Provinsi Jawa Tengah tidak mengacu KLHS pusat. Karena tetap memasukkan kawasan Pegunungan Kendeng sebagai daerah pertambangan. 

"Padahal di KLHS rekomendasinya itu tidak boleh ada keluar izin baru. Karena ditemukan kerusakan yang begitu besar di wilayah Pegunungan Kendeng," jelasnya. 

Padahal di kawasan itu, adalah sumber utama air. Juga menghasilkan oksigen. Justru kalau menjadi tambang, maka ke depan air semakin berkurang sementara kebutuhan masyarakat juga tinggi, apalagi jumlahnya yang terus bertambah.

Gun Retno mengaku, Moeldoko akan menindak lanjuti keluhan dan informasi warga Kendeng ini. Dan dijanjikan, segera berkoordinasi dengan kementerian terkait. 

Pihaknya berharap, Presiden Jokowi kembali mengeluarkan instruksi atau peraturan, yang membuat aktivitas pertambangan di Pegunungan Kendeng tidak dibiarkan. 

Namun jika memang dibiarkan, pihaknya akan terus menagih janji ke Presiden. 
"Kalaupun ini tidak selesai-selesai ya Kendeng terus bertanya. Mungkin akan tanya langsung ke Pak Jokowi juga," katanya. 

Halaman Selanjutnya

"Padahal di KLHS rekomendasinya itu tidak boleh ada keluar izin baru. Karena ditemukan kerusakan yang begitu besar di wilayah Pegunungan Kendeng," jelasnya.