Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Dituntut Tujuh Tahun Penjara
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
VIVAÂ - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip, dengan hukuman pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
Jaksa meyakini Sri Wahyumi bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.
"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip dan Benhur Lalenoh terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK, Lie Putra Setiawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 18 November 2019.
Jaksa menyebut perbuatan Wahyumi dilakukan bersama-sama dengan Benhur Lalenoh yang merupakan perantara suap Sri Wahyumi. Sementara, Benhur dituntut empat tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Dalam tuntutannya, Jaksa juga meminta supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Sri Wahyumi, yakni pencabutan hak politik selama lima tahun.
"Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Sri Wahyumi, berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun," kata Jaksa.
Dalam pertimbangannya, Jaksa menyebut, Sri Wahyumi dan Benhur tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. "Hal yang meringankan, sopan punya tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum," kata Jaksa.
Atas perbuatannya, Sri Wahyumi dan Benhur Lalenoh dijerat dengan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP. (asp)
Ada "Kebuntuan", Jaksa dan Investigator Gagal Tangkap Presiden Korsel yang Dimakzulkan
Para investigator Korea Selatan dari unit investigasi antikorupsi meninggalkan kediaman presiden, pada Jumat, setelah gagal menangkap Presiden Yoon Suk-yeol.
