Menteri Basuki Ungkap Penyebab Rendahnya Serapan Anggaran Kementerian
- ANTARA FOTO/Risky Andrianto
VIVA – Rendahnya serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi sorotan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dibanding kementerian lainnya, serapan anggaran PUPR paling rendah hanya mencapai 48,5 persen hingga September 2019.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengaku serapan anggaran Kementeriannya sekarang sudah mencapai 60 persen. Rendahnya serapan anggaran itu disebabkan oleh adanya perubahan organisasi di PUPR, karena ada penugasan baru.
"Ada perubahan organisasi di PU sehingga kita agak terlambat, ada tambahan misalnya yang (pembangunan) sekolah, tambahan sekolah itu baru bisa dikerjakan pada bulan Mei, karena harus mengubah organisasi baru, satkernya baru," kata Basuki ditemui di acara BPIW Expo 2019 di Auditorium PUPR, Jakarta, Kamis 7 November 2019.
Basuki mengakui mendapat sejumlah penugasan baru pada 2019 yaitu pembangunan sekolah, sarana olahraga hingga pasar. Dengan adanya tugas baru ini, disebut harus dibentuk satu Direktorat baru, berikut turunannya yaitu pembentukan Balai.
"Kita harus bentuk satu direktorat, kemudian di bawahnya balainya, baru kita bisa tender Mei. Sehingga ini semua sekarang sudah kontrak," ujar Basuki.
Lebih lanjut, dia mengaku optimistis bisa mengejar serapan anggaran sampai 90 persen di akhir tahun 2019 ini. "Tapi ini (penugasan baru) sudah kontrak semua, mudah-mudahan nanti 90 persen bisa kita capai pada akhir tahun," jelasnya.
Basuki juga menegaskan bahwa semua tender sudah dilaksanakan. Tidak seperti yang disinggung Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kemarin, bahwa masih ada tender konstruksi Rp31,7 triliun jelang akhir tahun.
"Bukan berarti baru ditender seperti yang disinggung Pak Presiden kemarin, tapi semua sudah," katanya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
