Atap SD di Pasuruan Ambruk, Kemendikbud Soroti Standar Konstruksi
- tvOne
VIVA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merespons soal bangunan sekolah dasar (SD) yang ambruk di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, Selasa, 5 November 2019.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suharidi menerangkan, sedianya pemerintah pusat punya standar dalam membangun konstruksi setiap sekolah. Menurut dia, ambruknya atap SD di Pasuruan perlu dievaluasi.
"Jadi kita punya namanya standar sarana dan prasarana yang di dalamnya itu mengatur tentang, misalnya besaran luas ruangan segala macam itu ada sudah ada. Termasuk pengaturan konstruksinya itu ada," kata Didik saat ditemui di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
Menurut Didik, persoalan atap ambruk ini menjadi wewenang pemerintah daerah. Ketika, pemerintah pusat menyalurkan dana alokasi khusus, mestinya pemerintah daerah langsung bergerak untuk merehabilitasi.
Tidak hanya di Pasuruan, ambruknya atap sekolah juga terjadi di wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Menurut dia, adanya anggaran yang sudah teralokasi, kondisi kerusakan sekolah-sekolah belakangan ini seharusnya tidak terjadi.
"Nah rehab itu datanya tergantung dari masing- masing pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah lah yang mengusulkan mana yang prioritas mana yang perlu didahulukan," ujarnya.
Untuk rehab ada dua, yakni rehab yang ditangani PU dan pemerintah daerah. "Jadi sebetulnya banyak pilihan dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga mereka bisa menentukan gedung mana yang perlu diproritaskan," katanya.
Sebelumnya diberitakan, atap sekolah di SDN Negeri Gentong Pasuruan tiba-tiba ambruk, Selasa, 5 November 2019. Reruntuhan atap menimpa guru dan puluhan siswa. Dua di antaranya dikabarkan meninggal dunia.
Dalam kejadian ini, bukan hanya satu bangunan ambruk. Tapi ada lima bangunan kelas di sana yang rusak. Pada saat ambruk, proses belajar-mengajar tengah berlangsung sehingga korban tak sempat lari menyelamatkan diri.
Pemerintah: Perguruan Tinggi Tidak Jadi Kelola Tambang, tapi Diberikan Dana Riset-Beasiswa
Baleg DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sepakat membawa Revisi Undang-Undang Minerba ke paripurna
