Kasus Desa Siluman, Mendagri Klaim Sudah Terjunkan Tim ke Konawe
- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah menurunkan tim guna mengecek adanya dugaan penerimaan dana desa ke desa yang tak berpenghuni alias fiktif atau siluman di wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara. Tim dari Kemendagri nantinya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Polda Sulawesi Tenggara terkait desa fiktif itu.
"Sudah bergerak tim kita bergerak ke sana bersama tim Pemprov dan Polda Sultra," ujar Tito di Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Rabu 6 November 2019.
Tito menambahkan, dari informasi yang ia terima ada empat desa fiktif yang menerima dana desa. Menurutnya, pengawasan dana desa selama ini memang diserahkan ke pihak Pemprov.
"Kita tidak memiliki tangan langsung dari Mendagri yang harus mengecek 70 ribu desa seluruh Indonesia. Oleh karena itu sudah turun tim kita kerja sama dengan pemprov dan bergabung dengan Polda Sultra," ucap mantan Kapolri itu.
Jika memang dugaan tersebut benar adanya, ia pun meminta aparat kepolisian menindak secara tegas. Adapun jerat pasal yang bisa diterapkan yakni tindak pidana korupsi atau pemalsuan identitas.
"Saya sudah tekankan Kapolda tindak saja kalau memang fiktif dan korupsi. Baru setelah itu kita memperbaiki sistemnya," lanjut Tito.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menerima laporan munculnya desa-desa baru yang tak berpenduduk alias 'desa siluman'. Fenomena ini muncul di tengah derasnya anggaran dana desa dari APBN.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah menyalurkan dana desa Rp44 triliun hingga akhir September 2019. Dari jumlah itu, setiap desa rata-rata mencapai Rp933,9 juta atau hampir Rp1 miliar.
"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer daerah yang ajek dari APBN maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya hanya karena ingin mendapatkan (dana desa)," kata Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 4 November 2019.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengaku akan segera memverifikasi laporan itu. Dia ingin memastikan bahwa dana desa bisa disalurkan tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Meski dana desa disalurkan sejak 2015 lalu, Sri Mulyani menyebut masih ada sekitar 20.000 desa yang masuk kategori desa tertinggal. Dia mengatakan, pemerintah akan terus meningkatkan besaran dana desa setiap tahunnya.
Dia menyebut, banyak tantangan yang dihadapi saat penyaluran dana desa. Di antaranya terlalu banyak dana desa yang digunakan untuk infrastruktur namun kurang berdampak pada kesejahteraan warga, keterlambatan penyaluran dana desa, hingga penggunaan dana desa yang tidak sesuai prioritas sehingga efeknya menjadi tidak maksimal. (ren)
