Jokowi Minta Impor Cangkul Dihentikan

VIVAnews - Presiden Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuat desain pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam negeri agar barang-barang yang bisa diproduksi dalam negeri tidak perlu diimpor.

Jokowi mencontohkan produk pertanian seperti cangkul. Tercatat, hingga 2016, Indonesia mengimpor cangkul dari China.

"Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, 'kamu buat pacul, tahun depan saya beli'. Ini puluhan ribu, ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini, industrinya yang sudah berkembang, benar pacul, cangkul harus impor?" kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengadaan 2019, Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju, di Jakarta Convention Center, Rabu 6 November 2019.

Menurutnya, kalau hanya cangkul ataupun pacul, sangat bisa diproduksi dalam negeri. Padahal, untuk cangkul atau pacul yang dibutuhkan dalam jumlah banyak.

Jokowi melanjutkan, itu hanya satu barang. Ada ribuan barang serupa, yang diimpor padahal bisa dikembangkan oleh UKM di dalam negeri.

"Enak banget itu negara yang di mana barang itu kita impor. Kita ini masih defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, masih impor," katanya.

Jokowi sadar masih ada yang lebih suka terhadap impor. Mengingat barangnya lebih murah, sedangkan keuntungan buat pihak yang mengimpor cukup besar.

Tapi kerugiannya, dalam negeri tidak bisa menciptakan lapangan kerja karena kebutuhan barang semua diimpor. Maka Jokowi meminta, LKPP membuat kebijakan yang menguntungkan UKM.

Ia meminta agar LKPP bisa memetakan mana kebutuhan yang bisa seutuhnya diproduksi dalam negeri, mana yang bisa dirakit di dalam negeri.

"Kalau yang impor langsung stabilo merah saja, enggak usah. Lah, gimana kita masih senang impor padahal kita defisit neraca perdagangan. CAD kita masih defisit. Kok kita masih hobi impor ya kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi. Kebangetan banget," kata Presiden.

Halaman Selanjutnya

Tapi kerugiannya, dalam negeri tidak bisa menciptakan lapangan kerja karena kebutuhan barang semua diimpor. Maka Jokowi meminta, LKPP membuat kebijakan yang menguntungkan UKM.