Janji-janji Kapolri Idham Azis
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Jenderal Idham Azis resmi dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Kapolri. Ia menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (mendagri). Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Jumat, 1 November pagi tadi.
Proses Idham Azis menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara cukup lancar. Namanya dicalonkan Jokowi menjadi Kapolri dengan mengirimkan surat ke DPR RI pada Rabu, 23 Oktober 2019.
Usai menerima surat presiden mengenai pencalonan Idham Azis sebagai Kapolri, DPR RI khususnya Komisi III yang telah terbentuk melakukan kunjungan ke kediaman Idham Azis pada Rabu, 30 Oktober 2019.
Kunjungan tersebut merupakan rangkaian dari uji kelaikan dan kepatutan. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi III bertanya seputar kehidupan pribadi ke Idham Azis dan keluarga.
Siang hari, komisi III langsung melakukan uji kelaiakan dan kepatutan. Komisi III pun secara aklamasi menerima Idham Azis sebagai calon Kapolri.
Pada keesokan harinya, Kamis, 31 Oktober 2019. Hasil uji kelaikan dan kepatutan dibawa ke sidang paripurna. Tanpa hambatan, sidang paripurna DPR RI pun mengesahkan Idham Azis sebagai Kapolri dan dilantik oleh Presiden Jokowi hari ini.
Dalam uji kelaikan dan kepatutan, Idham Azis memaparkan tujuh program prioritas jika menjalankan tugas sebagai Kapolri. Pertama, mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Ada empat hal untuk mewujudkan program ini. Mulai dari soal rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir dan peningkatan kesejahteraan.
Program prioritas kedua yakni penataan kelembagaan. Adapun jabaran dari program ini yaitu penguatan organisasi, penataan regulasi dan perubahan kultur.
Program prioritas ketiga yaitu pemantapan harkamtibmas. Ada sembilan turunan dari program ini yaitu penguatan deteksi dini, penanganan konflik sosial, penanganan unjuk rasa, penanggulangan karhutla, penanganan radikalisme, pemantapan penanganan kamseltibcarlantas, peningkatan partisipasi masyarakat, pengamanan pilkada 2020 dan pengamanan PON tahun 2020 di Papua.
Program prioritas keempat yaitu penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Dalam program prioritas ini dijabarkan ada enam pokok yaitu penanganan kejahatan yang meresahkan masyarakat (street crime dan premanisme, penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara (korupsi, illegal fishing, illegal mining), penanganan kejahatan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak dan disabilitas), penanganan tindak pidana terorisme, penanganan tindak pidana narkoba, dan penanganan tindak pidana siber (hoaks dan ujaran kebencian).
Program prioritas kelima adalah manajemen media. Program ini difokuskan kepada analisis intelijen manajemen media, agenda setting, menjadikan mitra strategis, mengelola isu dan komunikasi dan sinergi dengan stakeholders.
Program prioritas keenam yaitu penguatan sinergi polisional. Dalam hal ini, Idham Azis ingin meningkatkan kerma dan koordinasi dengan TNI, kementerian dan lembaga, penegak hukum lainnya, pemerintah daerah dan peningkatan korwas dengan PPNS, Polsus dan Pam Swakarsa.
Program prioritas ketujuh yaitu penguatan pengawasan. Dua hal yang menjadi perhatian dalam program ini yaitu peningkatan pengawasan internal dan penguatan pengawasan eksternal.
Selain tujuh program prioritas, Idham Azis juga mencanangkan enam komitmen jika ia menjadi Kapolri. Pertama, mengamankan program pembangunan nasional.
Kedua, menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik semisal kathutla, terorisme, kasus penyiraman terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, kasus Kendari dan kasus Papua.
Ketiga, mengamankan reaksi masyarakat atas respon terhadap beberapa RUU yang sedang berproses. Keempat, menjaga soliditas internal dan sinergitas TNI-Polri.
Kelima, melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya dan keenam yaitu menyiapkan suksesi pimpinan Polri berikutnya.
