Biaya Renovasi Rumah Pimpinan DPRD NTB Fantastis Jadi Sorotan
- VIVAnews/Satria Zulfikar
VIVA – Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPS) DKI Jakarta menjadi sorotan karena beberapa sejumlah usulan anggaran dinilai ganjil.
Selain biaya lem Aibon dan bolpoin, yang menjadi sorotan biaya renovasi rumah dinas Gubernur DKI yang mencapai Rp2,4 miliar.
Namun kondisi itu tidak hanya terjadi di Jakarta. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), biaya renovasi rumah dinas pimpinan DPRD NTB juga cukup fantastis berada pada angka Rp3 miliar. Lebih tinggi bila dibandingkan biaya renovasi DKI Jakarta.
NGO Lombok Global Institute (Logis) menyoroti besaran dana renovasi rumah dinas tersebut.
Direktur Eksekutif Logis, M Fihiruddin, mengatakan dana tersebut sangat janggal. Padahal luas rumah dinas di DKI berkali lipat melebihi rumah dinas di NTB namun justru anggaran renovasi rumah dinas di NTB lebih besar.
"Tapi jika dibandingkan dengan anggaran rumah dinas pimpinan DPRD NTB yang mencapai Rp3 miliar, anggaran Pemprov DKI Jakarta itu tidak ada apa-apanya. Mengingat luas rumah induk dinas Gubernur DKI Jakarta hampir tiga kali lipat luas bangunan induk rumah dinas pimpinan DPRD NTB," kata Fihiruddin Kamis, 31 Oktober 2019.
Dia mengungkapkan, luas induk rumah dinas Gubernur DKI Jakarta adalah 1.000 meter persegi, sedangkan rumah dinas pimpinan DPRD NTB hanya 300 meter persegi bangunan induk dan 300 meter persegi bangunan penyokong.
"Anehnya publik NTB kurang peka terhadap nomenklatur anggaran fantastis rumah dinas pimpinan DPRD NTB tersebut. Malah semua cuek bebek terkait anggaran yang mubazir yang sudah diketok oleh wakil-wakil rakyat kita di Udayana," katanya.
Fihir mengatakan, dari hasil penelusurannya, cerita di balik layar proses penganggaran rumah dinas pimpinan Dewan ini, diduga merupakan kongkalikong pimpinan dewan sebelumnya.
"Caranya diduga dengan menaruh anggaran di satu mata anggaran dan diduga akan dijadikan bahan bancakan oknum pimpinan dewan tersebut," katanya.
Ia menjelaskan, harga perkiraan satuan untuk renovasi rumah dinas atau jabatan di Provinsi NTB sekitar Rp1.500.000,00. Jika Rp1.500.000,00 dikalikan 600 M2 maka akan muncul di angka Rp900.000.000,00. Maka seharusnya akan ada sisa Rp2.100.000.000,00.
"Pertanyaannya sisa anggaran itu akan dikemanakan? Pertanyaan yang tidak susah dijawab. Jika ada sisa maka akan dibuatkan anggaran baru dari sisa anggaran yang sudah ada untuk dibagi bagi dalam paket kecil untuk menghindari tender," katanya.
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
