Pemekaran Baru di Papua Dianggap Transaksi Politik Para Elit
- abc
Rencana pemekaran baru di wilayah Provinsi Papua dinilai sebagai bagian dari transaksi politik yang dilakukan para elit. Bukannya mengatasi masalah yang selama ini terjadi, pemekaran justru bisa menambah masalah baru di Bumi Cenderawasih.
Rencana pemekaran di Papua makin mengerucut setelah Presiden Jokowi mengunjungi pulau di ujung timur Indonesia itu akhir pekan lalu. Sebelumnya, ide pemekaran berasal dari aspirasi sejumlah tokoh Papua yang diundang Presiden ke Istana Negara, September lalu.
Ditemui media di kantornya, selepas kembali dari tugas mendampingi Presiden ke Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hanya ada penambahan dua provinsi terkait pemekaran di Papua.
"Pemerintah Pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua Provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah oke lah," sebut Tito kepada wartawan (29/10/2019).
Tito mengklaim Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga telah menyetujui rencana pemekaran itu
"Tinggal pemekaran kota Merauke harus. Karena harus lima (kota). Sementara baru empat, Mappi, Boven Digoel, Asmat, Merauke."
"Kalau ada kota Merauke maka oke," ujar mantan Kepala Kepolisian RI ini seperti diberitakan media lokal.
Nyatanya, langkah Pemerintah Indonesia itu justru mendapat kritikan tajam dari warga asli Papua sendiri.
Sekretaris Dewan Adat Papua, Leo Imbiri, mengatakan ide pemekaran itu berasal dari para elit yang difasilitasi oleh institusi-institusi formal di Jakarta.
