Tito Minta KPK Awasi Aliran Dana Rp800 Triliun ke Daerah
- VIVAnews/ Syaefullah
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengawasan transfer anggaran pemerintah pusat ke daerah tahun 2020. Pengawasan tak hanya terkait transfer, hal itu dilakukan hingga pengelolaan anggaran di daerah.
"Tahun depan itu lebih kurang Rp800-an triliun anggaran yang akan ditransfer ke daerah. Baik provinsi, kabupaten dan kota, ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.
Mantan Kapolri ini mengungkapkan dalam pertemuan dengan wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Alexander Marwata, Tito mengaku mendapat banyak masukan. Dan KPK sendiri sudah cukup lama bekerjasama dengan Kemendagri untuk melakukan pengawasan.
"Ada elemen yang diintervensi atau diawasi, mulai dari perencanaan, kemudian dana desa, manajemen aset dan hal-hal lain. Dan KPK ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri," ujarnya.
Pertemuan ini menurut Tito akan ditindaklanjuti pada bulan Desember mendatang. Kemendagri akan mengundang seluruh kepala daerah terkait pengawasan dan penggunaan anggaran.
"Saya ulangi di bulan Desember kita akan melakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan prioritas prioritas yang perlu dilaksanakan oleh daerah dalam perencanaannya, mensinkronkan sekaligus juga mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan," tegasnya.
Sebelum realisasi anggaran 2020 dilakukan, Tito mengingatkan para kepala daerah untuk segera menuntaskan laporan keuangan tahun 2019.
"Tolong ini masih dalam proses, di beberapa daerah yang menyelesaikan sisa anggaran di tahun 2019 betul betul penyerapannya tepat sasaran. Dan kemudian tolong kalau ada program program rencana untuk tahun 2020 betul betul disesuaikan, selain dengan kebutuhan lokal, dengan visi misi bapak presiden," katanya.
Wakil Ketua KPK Alexander menyatakan sepakat dengan rencana Mendagri Tito Karnavian yang akan memperketat pengawasan keuangan daerah.
Alexander mengungkapkan penguatan pengawasan terkait fokus program prioritas Presiden Jokowi. Dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri yang memegang kendali pembinaan terhadap pemerintah daerah.
"Kita akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, yakni terkait dengan infrastruktur, SDM, investasi, itu yang menjadi konsen dari Bapak Presiden, KPK juga akan memfokuskan ke area itu," kata Alex.
Pengawasan dengan fokus program prioritas akan sangat penting untuk percepatan pembangunan yang terbebas dari upaya korupsi. Atas dasar itu KPk siap berkoordinasi dengan Kemendagri.
"Nanti kita akan koordinasi dengan Mendagri, terutama supaya daerah daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari bapak presiden. Supaya ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, itu nanti yang akan kami lakukan bersama-sama dengan Kemendagri,” paparnya.
Alex mengungkapkan kerjasama pengawasan kepala daerah dengan Kemendagri sebenarnya sudah dilakukan sejak lama oleh KPK. Sejak kepemimpinan Mendagri Tjahjo Kumolo yang saat ini menjabat Menpan RB.
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
