Menakar kemungkinan Presiden Jokowi Keluarkan Perppu UU KPK

Peluang membatalkan dan memperbaiki UU KPK seperti melalui jalur ini bagaikan masuk ke dalam jalan buntu. Mayoritas fraksi koalisi pemerintah di DPR mendukung revisi UU KPK, seperti diutarakan Politikus PDI Perjuangan Aria Bima.

"Sudah nggak ada (peluang legislative review ). Kita final," katanya melalui sambungan telepon, Senin (28/10).

Aria Bima melanjutkan, keberatan publik atas UU KPK sebaiknya digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau di MK lebih terbuka kajiannya, lebih mendalam dari berbagai perspektif dan persepsi mengenai UU itu," katanya.

Sementara itu, Politikus dari PPP, Achmad Baidowi mengatakan fraksinya tak akan mengajukan perubahan UU KPK dari parlemen. Kata dia, PPP masih menunggu hasil dari uji materi ( judicial review ) di MK.

" Judicial review harus dihormati. Nggak bisa undang undang yang lagi di- judicial review itu direvisi kan nggak bisa. Takut nanti ada tabrakan norma dengan putusan MK," katanya kepada BBC News Indonesia, Senin (28/10).

PDI Perjuangan dan PPP merupakan fraksi pendukung pemerintah. Kursi mereka di parlemen jika ditambahkan dengan fraksi koalisi lainnya dari NasDem, Gerindra, Golkar, dan PKB sebesar 427 kursi.

Sementara, fraksi oposisi (PKS, PAN, dan Demokrat) hanya sebesar 148 kursi. Artinya, peluang legislative review UU KPK sangat kecil.

"Dalam pandangan yang saya lihat, beberapa partai pada posisi confirm , dengan UU KPK yang baru, sehingga akan ada deadlock dan tidak akan berjalan kalau legislative review ," kata Politikus PKS, Mardani Ali Sera, Senin (28/10).

2. Judicial review di MK