Menakar kemungkinan Presiden Jokowi Keluarkan Perppu UU KPK

Dalam waktu dekat, Kemenkopolhukam akan fokus mengumpulkan persoalan-persoalan di internal institusinya termasuk kementerian yang berada di bawah koordinasinya. "Namanya menteri koordinator itu mengkoordinasikan kementerian terkait," lanjut Mahfud MD.

Sebelum menjabat Menkopolhukam, Mahfud MD merupakan tokoh yang cukup kencang menyuarakan Perppu untuk membatalkan Undang Undang KPK.

Bersama puluhan tokoh lainnya, ia diundang Presiden Jokowi, 26 September lalu. Undangan ini menyusul gelombang unjuk rasa dari masyarakat sipil dan mahasiswa menolak revisi UU KPK.

Guru besar hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menyampaikan tiga usul yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Tiga usul ini merupakan pilihan untuk membatalkan UU KPK yang kontroverial. Apa saja usulan itu?

1 . Legislative Review

Pilihan pertama untuk membatalkan Undang Undang KPK adalah kajian ulang di legislative (legislative review). Legislative review merupakan revisi undang undang pada umumnya, kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan (PSHK), Gita Putri Damayana.

"Sebetulnya nggak ada yang spesial dengan istilah legislative review. Seolah-olah itu sesuatu yang baru, padahal itu nggak sama sekali," lanjut Gita.

Revisi undang undang atau legislative review adalah perubahan sejumlah pasal dalam undang undang yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Selain pembaruan, pasal-pasal dalam undang undang diubah lantaran bertentangan dengan konstitusi, atau konvensi PBB.

"Revisi undang undang yang bisa diajukan oleh DPR atau presiden. Kalau dari DPR ya usulan DPR, kalau diajukan pemerintah, usulan revisi pemerintah," kata Gita.