Yorrys Pimpin Badan Komunikasi Anggota DPR-DPD Papua, Ini Agendanya
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Persoalan di Papua dinilai belum terselesaikan dan masih butuh perhatian serius dari pemerintah pusat. Untuk mendukung menyelesaikan konflik Papua, para anggota DPR/DPD yang berasal dari Papua dan Papua Barat pun membentuk sebuah wadah khusus.
Wadah itu dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat. Peran badan ini nantinya sebagai mediasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelesaikan persoalan tersebut.
Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, dipercaya sebagai ketua badan komunikasi itu. Mantan politikus Golkar itu menyebut dapat persetujuan dari 21 anggota DPR/DPD daerah pemilihan atau dapil Papua-Papua Barat.
"Dari 21 anggota DPD-DPR dari Papua dan Papua Barat semuanya menyatakan siap dan setuju. Badan ini dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat,” ujar Yorrys di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.
Yorrys menekankan, sebagai wadah resmi, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD ini berperan melakukan inventarisir berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat. Kata dia, akan ada upaya inventarisir dan investigasi persoalan di Bumi Cenderawasih. Menurut dia, hal ini penting agar publik juga mengetahui persoalan secara transparan.
“Kami akan melakukan inventarisir dan investigasi persoalan di Papua dan Papua Barat,” ujar Yorrys.
Kemudian, dalam waktu dekat Badan Komunikasi Anggota DPR-DPD ini akan menemui pimpinan MPR, DPR dan DPD. Dialog secara aktif akan terus dilakukan. Selain itu, akan diupayakan untuk bertemu perwakilan pemerintah seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sampai Menteri Luar Negeri.
Anggota DPR Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, menambahkan tujuan badan ini sebagai kepedulian dengan merujuk dua prinsip bernegara yakni perikemanusiaan dan perikeadilan.
“Itulah yang menjadi dasar, sehingga tidak ada alasan apa pun dari pihak mana pun untuk menolaknya,” jelas Komarudin.
Dia mengingatkan kembali tujuan bernegara salah satunya melindungi segenap masyarakat. Namun, dalam penyelesaian Papua masih jauh dari tujuan tersebut.
“Kami akan menginventarisir persoalan. Kami membantu niat baik dari hati Presiden sehingga tercatat dalam tinta emas negara, dalam penyelesaian persoalan Papua,” tutur Komarudin.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Papua Filep Wamafma meminta Presiden Jokowi yang baru melantik kabinet bisa fokus menyelesaikan persoalan di daerahnya.
"Fokus utama dalam wadah ini, apa yang belum disentuh dan diselesaikan pemerintah. Karena persoalan Papua memiliki histori (sejarah) panjang, tapi belum bisa menemukan satu konsep," tutur Filep.
Selain Yorrys, susunan badan ini punya Wakil Ketua Komarudin Watubun yang merupakan anggota DPR dari Fraksi PDIP. Lalu, ada Jimmy Demianus, anggota DPR dari Fraksi PDIP dapil Papua Barat. Kemudian, posisi Sekretaris Jenderal diplot Filep Wamapma, senator Papua Barat.
Untuk anggotanya antara lain Robert Joppy Kardinal, anggota DPR Fraksi Golkar dari Papua Barat. Selanjutnya, ada anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Barat Rico Sia. Kemudian, anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Papua, Trifena Tinal.
Kunker ke Makassar, Once Mekel DPR Soroti Fenomena Perundungan di Sekolah
Menurut Once, langkah pemerintah dalam membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan sudah benar.
