Kadin Ungkap Sederet Pekerjaan Rumah Kabinet Indonesia Maju
- Dokumentasi Kadin.
VIVA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik formasi kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin periode 2019-2024 yang resmi diumumkan di Istana Negara, pagi ini.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, mengatakan, pihaknya menilai, pilihan formasi tersebut adalah pilihan terbaik yang harus dihormati dan didukung semua pihak demi kemajuan bangsa dan negara.
“Kami mengapresiasi capaian pemerintahan selama ini dan menyambut baik dengan susunan kabinet yang telah dipilih Presiden,” ungkap Rosan dikutip dari keterangannya, Rabu 23 Oktober 2019.
Dia menambahkan, sebagai mitra pemerintah, Kadin akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh kabinet baru dan mendukung mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita di tahun 2045.
“Kami segenap jajaran Kadin Indonesia mengucapkan selamat kepada kabinet yang baru, semoga kabinet ini bisa membawa angin segar bagi dunia usaha dan perekonomian nasional,” kata Rosan.
Pihaknya berharap, formasi kabinet yang baru dapat menjawab berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia, seperti defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, dan masalah perizinan usaha.
Kemudian, masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktural, seperti efisiensi dan produktivitas hingga lapangan kerja. Terlebih lagi tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian global.
Saat ini, menurutnya, para pelaku usaha global masih menunggu perkembangan perang dagang China dan AS terkait kesepakatan damai dagang fase satu pada November nanti. Mengenai hal ini Indonesia juga masih belum bisa mengambil peluang terkait perang dagang dua negara, dan itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah kita ke depannya.
“Kami juga mendukung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemangkasan birokrasi yang panjang dan deregulasi aturan. Sebab, selama ini persoalan regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang telah menjadi beban dunia usaha,” tegasnya.
Penyidik Korsel Minta Perpanjangan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon
Penyidik Korea Selatan telah meminta perpanjangan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol, yang seharusnya akan berakhir pada hari Senin, 6 Januari 2025.
