Sering Gonta Ganti Menteri ESDM Bikin Investor Galau Berinvestasi
- VIVA/Dusep Malik
VIVA – Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Berly Martawardaya, meminta Presiden Joko Widodo tidak lagi menggonta-ganti jabatan menteri energi dan sumber daya mineral pada periode kedua masa kepemimpinannya.
Menurutnya, sering bergantinya jabatan tersebut menjadi salah satu penyebab investasi di sektor migas loyo. Para investor menjadi kebingungan, karena dengan bergantinya menteri tersebut, maka dipastikan regulasi yang dihasilkan juga sering mengalami perubahan.
Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus (SKK) Minyak dan Gas Bumi hingga Semester I 2019, investasi di sektor migas baru mencapai US$5,21 miliar, jauh di bawah target yang dipatok tahun ini sebesar US$14,79 miliar atau baru mencapai 35 persennya.
"Kalau ganti menteri sampai empat kali satu periode kan berpotensi ganti-ganti regulasi. Ini yang membuat investor menjadi gamang," ujar dia di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.
Pada periode pertama, Jokowi memang tercatat mengganti Menteri ESDM sebanyak empat kali, yakni Sudirman Said, Arcandra Tahar, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Ignasius Jonan. Karena itu, pada periode keduanya, diharapkannya menteri ESDM dipilih hanya cukup satu menteri yang profesional.
"Yang penting jangan ada lima menteri satu periode. Menteri siapapun juga semoga lima tahun penuhlah, biar enggak ganti-ganti," ujarnya.
Di samping itu, lanjut dia, ketahanan energi juga sangat berkaitan dengan ketahanan ekonomi makro suatu bangsa. Sebab jika tidak ada investasi, proses eksplorasi jadi terhambat, maka ujungnya adalah defisit migas akibatnya defisit transaksi berjalan Indonesia turut membengkak.
"Dampak dari energi ini sangat besar tidak hanya produksi tapi stabilitas rupiah, karena defisit migas. Kita hanya setengah yang hanya bisa diproduksi, dan (sisanya) impor kita beli dalam dolar," kata dia.
Menteri Trenggono Sebut Anggaran Bongkar Pagar Laut di Tangerang dari Patungan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa anggaran pembongkaran pagar laut yang ada di perairan Tangerang, Banten, bersumber dari patungan
