Tidak Singgung Pemberantasan Korupsi, Pidato Jokowi Dikritisi
- abc
Presiden Jokowi berjanji di termin kedua, pemerintahannya akan memastikan program pembangunan tidak hanya dilaksanakan tapi juga dirasakan manfaatkan oleh rakyat. Namun sejumlah kalangan mempertanyakan absennya isu pemberantasan korupsi dari pidato Jokowi.
Joko Widodo dan KH. Ma"ruf Amin telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 hari Minggu (20/10/2019) di Gedung MPR - Jakarta.
Usai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan anggota MPR di Gedung Nusantara 1 Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya yang memuat 5 program prioritas di termin kedua pemerintahannya bersama Wakil Presiden KH Ma"ruf Amin.
Yakni meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, merevisi UU yang menghambat investasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
Dalam pidatonya Jokowi memberi penekanan kuat soal reformasi birokrasi.
Mengibaratkan tugas birokrasi dengan kegiatan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp, Jokowi berjanji kabinetnya nanti harus memastikan program yang dilakukan sampai dan dirasakan langsung dampaknya oleh warga.
"Tugas kita itu menjamin "delivered", bukan hanya menjamin "sent". Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja."
