Jokowi Akan Pangkas Habis Birokrasi, Eselon Hanya Dua Level Saja
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Presiden Joko Widodo memaparkan lima program kerjanya selama lima tahun mendatang melalui pidato pertamanya setelah dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat di kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, 2019.
Mula-mula Jokowi mengingatkan bahwa pada tahun 2045, bertepatan dengan peringatan seratus tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia mestinya sudah terlepas dari jebakan pendapatan per kapita. Karena itu, menurutnya, mestinya tingkat kemiskinan sudah mendekati nol persen.
“Kita sudah hitung, target itu masuk akal. Namun target itu tidak datang dengan mudah, tapi kita harus kerja keras, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif,” katanya.
Aparatur pemerintah, termasuk para menteri dan para kepala daerah, harus bekerja berdasarkan orientasi hasil, bukan lagi berorientasi proses. “Tugas kita bukan hanya membuat kebijakan, tapi membuat masyarakat menikmati pembangunan dan pelayanan; banyak program berjalan, tapi rakyat belum merasakan manfaatnya.”
Atas dasar itu, kata Presiden, kerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh hanya berdasarkan rutinitas yang monoton, melainkan harus banyak inovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Jokowi lantas menyebut satu per satu program kerjanya selama lima tahun mendatang.
Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Program itu akan menjadi prioritas karena untuk mempersiapkan sumber daya manusia pekerja keras dan terampil.
Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dalam lima tahun mendatang, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan kawasan industri dengan kawasan distrbusi dan kawasan wisata agar memicu pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, memangkas regulasi yang menghambat melalui pembentukan dua undang-undang, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, yang dia sebut omnibus law.
"Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU," katanya.
"Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," ujarnya.
Keempat, penyederhanaan birokrasi. Jokowi berjanji memangkas habis-habisan birokrasi, terutama yang selama ini dianggap menghambat. “Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kta pangkas.”
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja.”
Pejabat eselon diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.
Kelima, transformasi ekonomi, yakni lepas dari ketergantungan terhadap sumber daya alam dan beralih ke industri manufaktur.
Kritikan Keras Said Didu ke Jokowi: Kudeta Partai yang Membesarkannya
Said Didu melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang ia sebut telah melakukan kudeta terhadap partai yang membesarkan namanya.
