UU KPK Segera Berlaku, Tersangka Koruptor bisa Sulit Ditangkap
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
"Untuk tindakan-tindakan yang berkonsekuensi hukum ya, itu tidak bisa dijalankan sebelum ada kepastian-kepastian dari UU," katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (15/10).
Yudi mengakui sampai sekarang pegawai di gedung Merah-Putih tak memahami arah dan tujuan dari UU KPK yang baru. Kata dia, ini merupakan konsekuensi logis karena KPK tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan undang-undangnya.
UU KPK juga akan mengubah seluruh aturan di internal lembaga antirasuah.
Prosedur dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan akan berubah, sementara, belum ada persiapan prosedur baru yang merujuk ke UU KPK yang baru, kata Yudi.
"Termasuk menetapkan tersangka, siapa nanti yang menetapkan tersangka? Kan bukan pimpinan KPK. Karena di sini (UU KPK) tidak disebutkan penanggung jawab tertinggi. Kemudian penyidik, penyelidik dan penuntut tidak dijelaskan di situ. Beda dengan UU sebelumnya."
Wadah Pegawai KPK meminta Presiden Jokowi segera mengambil tindakan untuk "menyelamatkan" KPK dengan mengeluarkan perppu.
"Minimal untuk menahan dulu UU ini. Kita mulai dari awal lagi, di mana nantinya apa yang menjadi kebutuhan KPK dan juga apa yang menjadi kelemahan UU Ini kita bahas lagi," kata Yudi.
