Polemik Papua, Negara Harus Hadir Beri Perhatian
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA – Pemerintah diminta serius memperhatikan persoalan di Papua. Persoalan di Bumi Cendrawasih seperti tragedi di Wamena harus punya solusi agar kondusif terjaga dan tak terulang.
Hal ini disampaikan Rektor Universitas Cenderawasih, Apolo Safanpo dalam acara Sarasehan Kebangsaan di Jakarta. Ia menyebut pemerintah pusat mesti hadir di provinsi paling timur tersebut. Kata dia, kehadiran negara penting untuk memulihkan kembali rasa kepercayaan masyarakat.
"Memulihkan kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan cara pemerintah hadir di tengah masyarakat terutama masyarakat terdampak konflik," kata Apolo seperti disampaikan dalam keterangannya, Selasa, 15 Oktober 2019.
Dia menekankan pentingnya kehadiran negara seperti salah satunya untuk pemulihan trauma yang dialami warga terdampak konflik. Cara ini yang bisa membantu masyarakat kembali beraktifitas.
"Hal-hal yang perlu segera dilakukan dengan memulihkan dampak konflik. Bagaimana menciptakan kondisi keamanan di masyarakat," ujarnya.
Dia menyebut dengan aktivitas masyarakat yang normal maka berdampak positif terhadap perekonomian beberapa wilayah di Papua. Sebab, sejak Wamena bergejolak membuat perekonomian sejumlah kota di Papua ikut berpengaruh.
Adapun dalam acara Sarasehan Kebangsaan 'Gembira Menyambut Pelantikan Presiden-Wapres Terpilih sebagai bagian dari Pesta Demokrasi' ini digelar oleh Forum Pejuang NKRI.
Selain Apolo sebagai narasumber, hadir pula eks Ketua DPR periode 1999-2004 Akbar Tanjung dan tokoh rohaniawan Romo Benny Susetyo.
Konflik Wamena, Papua sempat menjadi sorotan. Ribuan warga etnis pendatang mengungsi dari Wamena menuju luar Papua karena merasa terancam keselamatan jiwanya. Dilaporkan lebih dari 20 korban tewas dalam tragedi Wamena. Namun, pihak aparat menyebut kondisi di Wamena dan daerah lainnya saat ini sudah berangsur membaik dan kondusif.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
