KPK Dukung Transparansi Anggaran, Tjahjo: Pemda Jangan Kena OTT
- VIVA/ Ridho Permana.
VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendukung program integrasi pengerjaan dan penganggaran berbasis elektronik, ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sistem ini dapat menekan korupsi di daerah dengan transparansi anggaran.
"Ya sebetulnya sistem ini sudah di idam-idamkan pak Jokowi pada waktu mau jadi presiden yang pertama. Dan hari ini di-launching, satu langkah yang bagus sekali. Paling tidak, kalau sistem ini berjalan rakyat itu bisa melihat cara daerah menganggarkan," kata Agus usai sosialisasi Permendagri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), di kawasan Gajah Mada, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Agus mengungkapkan, dari sistem ini masyarakat bisa melihat darimana pemerintah akan membiayai program. Masyarakat juga bisa melihat program prioritas dari pemerintah daerah.
Selain itu, dengan sistem ini koordinasi pemerintah akan semakin mudah. Pemerintah pusat bisa melihat program prioritas yang dijalankan oleh daerah, begitu pula sebaliknya pemerintah daerah bisa menjalankan program prioritas pemerintah pusat di daerah.
"Ada penjelasan mengenai bagaimana mereka mengumpulkan data, mengumpulkan info, kemudian ada yang namanya program prioritas. Kemudian di samping itu kan pasti daerah juga akan mengikuti arahan dari pusat yang terkait undang-undang. Seperti undang-undang pendidikan 20 persen anggarannya, kesehatan berapa, infrastruktur berapa dan yang lain," ujarnya.
Agus berharap sistem ini bisa diadopsi di kementerian lembaga yang lain, sebagai upaya pencegahan korupsi. Sistem ini baru diterapkan di Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada sembilan pemerintah daerah yang telah berhasil mengintegrasikan pengerjaan dan penganggaran berbasis elektronik, ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Namun Tjahjo tetap mengingatkan daerah rawan korupsi.
“Pemda yang hari ini dapat piagam penghargaan, berarti itu terbaik. Saya harapkan setelah dapat piagam jangan kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) lagi nanti,” kata Tjahjo.
Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah Percepat Realisasi APBD
Kemendagri juga terus konsisten dengan komitmennya dalam mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
