Polda DIY: Mudah-mudahan Tidak Ada Demo di Pelantikan Presiden
- ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
VIVAnews - Polda Daerah Istimewa Yogyakarta belum mendapatkan informasi adanya aksi unjuk rasa jelang dan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.
"Sementara untuk di Yogya yang katakanlah minta izin melaksanakan demo di tanggal itu belum ada. Artinya kegiatan demo sebelum tanggal 20 atau pas 20 memang belum ada pemberitahuan. Mudah-mudahan tidak ada," kata Kabid Humas Polda DIY, Komisaris Besar Polisi Yulianto, di Mapolda DIY, Rabu, 9 Oktober 2019.
Meskipun begitu, ia mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan pengamanan terutama di objek-objek vital seperti Gedung Agung, kantor DPRD, KPUD, dan Bawaslu.
"Semua itu masih jadi pantauan kita dan kita lakukan penjagaan. Kita laksanakan patroli ke lokasi itu," katanya.
Selain melakukan pengamanan di Yogyakarta, ia menuturkan, pihaknya juga mengirimkan sepertiga pasukan untuk membantu pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di Jakarta.
"Jumlah Polda DIY sepertiga kekuatan, jumlah saya tidak tahu persis. Kita ada beberapa personel sekitar cukuplah yang diperbantukan ke Jakarta," katanya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih mundur waktu pelaksanaannya. Meski harinya tak berubah Minggu, 20 Oktober 2019, pelantikan hanya mundur dari pukul 10.00 menjadi 16.00 WIB.
"Karena kita ingin agar saudara-saudara kita memberi kesempatan beribadah paginya," kata Bambang, Selasa 8 Oktober 2019.
Selain karena menghormati ibadah, Bamsoet juga menyatakan, MPR sebagai tuan rumah pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin tak ingin mengganggu jalannya hari bebas kendaraan bermotor atau dikenal dengan car free day.
"Karena semula ada penutupan jalan karena ada tamu-tamu kepala negara sahabat yang hadir, perdana menteri, presiden, raja, itu akan hadir pada saat pelantikan. Jadi kalau pagi, maka mengganggu masyarakat kita yang olahraga," tutur dia.
Bamsoet mengatakan, usulan atau rencana mundurnya waktu inaugurasi atau pelantikan presiden ini sudah mendapat persetujuan. Di sisi lain, ia berharap, jalannya pelantikan berjalan aman dan lancar.
Lagi-lagi politikus Partai Golkar itu mengingatkan kepada masyarakat ataupun mahasiswa untuk mengurungkan niat jika ingin menggelar demonstrasi.
"Karena apabila ada gangguan demo ini akan membuat imej nama kita sebagai bangsa akan rusak di mata internasional," kata Bamsoet.
MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Said Iqbal: Buruh Pabrik Bisa Calonkan Presiden Tanpa Harus Berkoalisi
MK hapus presidential threshold 20%, kini semua parpol bisa ajukan capres-cawapres tanpa koalisi. Partai Buruh sebut ini kemenangan demokrasi dan kelas pekerja.
