Cara Polda DIY agar Demo Mahasiswa Tak Berujung Ricuh
- ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
VIVA – Gelombang aksi unjuk rasa menolak revisi Undang Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sempat terjadi di beberapa kota. Aksi unjuk rasa di beberapa kota pun sempat diwarnai bentrokan antara para pendemo dan aparat keamanan.
Namun, aksi unjuk rasa yang terjadi di Yogyakarta berlangsung damai dan minim akan gesekan.
Direktur Pembinaan Masyarakat Polda DIY, Komisaris Besar Polisi Rudi Heru Susanto mengatakan, Polda DIY selama secara intens melakukan komunikasi dengan pihak universitas dan mahasiswa. Menurutnya, langkah ini sangat penting dilakukan lantaran Yogyakarta memiliki ratusan universitas dan ratusan ribu mahasiswa.
"Dampaknya saat ini terlihat bagus. Ada demo mahasiswa santun dan bersalaman dengan polisi bahkan ada yang mencium tangan polisi," kata Rudi di Mapolda DIY, Yogyakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Selain itu, ia menjelaskan, dalam pengamanan aksi unjuk rasa, Polda DIY lebih mengedepankan upaya persuasif. Perangkat dalam aksi unjuk rasa seperti kendaraan water cannon dan pasukan Brimob berpakaian lengkap tak dihadapkan ke mahasiswa yang berdemo.
"Kapolda menyatakan pengamanan demo, water cannon dan Brimob itu tersembunyi. Tidak nampak sehingga mahasiswa tak anarkis," katanya.
Hal yang sama akan dilakukan jelang dan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Upaya pencegahan akan dilakukan agar tak ada aksi unjuk rasa yang berujung tindakan anarkis.
"Pada tanggal 20, harapannya Yogya sebagai kota pendidikan aman dan damai," ujarnya.
Wamendikti Fauzan Sebut Demo 'Indonesia Gelap' Salah Alamat, Minta Mahasiswa Lebih Intelek
"Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memangkas atau menghapus beasiswa pendidikan apa pun di Indonesia," kata Wamendikti Fauzan
