PM Belanda Sepakat Lanjutkan Proyek NCICD Tanggul Utara Jakarta
- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVA – Perdana Menteri Belanda Mark Rutte sepakat membantu Indonesia dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini oleh pemerintah dinamai Proyek Garuda.
Proyek ini yakni dengan melakukan pembangunan di pesisir utara Jawa, terutama Jakarta, sehingga diharapkan penggunaan air tanah bisa diatasi. Di mana, Jakarta saat ini bermasalah dengan air tanah yang mengakibatkan penurunan permukaan tanah.
"Jadi kan sudah habis kita ingin melanjutkan, beliau setuju. Nah untuk Indonesia yang human capital dan infrastruktur, yes agree untuk melakukan kerja sama pengembangan SDM engineer," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 7 Oktober 2019.
Proyek ini mulai efektif dilaksanakan sejak 2017, meskipun perencanaannya sudah dilakukan pada 2007 lalu. Selain dengan Belanda, kerja sama juga dilakukan dengan Korea Selatan, dan akan habis pada Juli 2020.
Untuk itu, pemerintah dalam pertemuan dengan PM Rutte di Istana Bogor, pagi tadi, meminta Belanda untuk tetap melanjutkan kerja sama tersebut. Basuki mengakui, sebenarnya banyak yang ingin diupayakan namun ada prioritas. NCICD menurut pemerintah adalah hal urgent yang harus diselesaikan.
"Tapi yang urgent-urgent dulu karena yang dari tanggul harus 120 kilometer di pantai utara yang urgent banget itu kan baru dibangun sekitar 20-an km. Itu dulu yang kita selesaikan," katanya.
Apakah itu giant sea wall? Basuki mengatakan proyek ini adalah bagian dalamnya. Sementara giant sea wall adalah proyek yang dibangun di sisi luar laut. NCICD sangat urgent terutama bagi DKI Jakarta.
"Giant sea wall itu yang di luar ini kan stepping-nya. Kalau dengan ini masuk kemudian stop air tanah, kan dia enggak akan turun lagi jadi ke sananya enggak perlu. Yang urgent ya Jakarta itu urgent," kata Basuki.
Sebelumnya diberitakan, dalam rapat kabinet terbatas mengenai proyek reklamasi di Kantor Presiden Rabu, 27 April 2017, Presiden mengatakan pengendalian sumber daya air dan lingkungan di wilayah DKI Jakarta harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
Dari penelusuran di situs NCICD.com, proyek ini bermula di 2007, usai terjadinya banjir besar Jakarta, yang membuat jutaan masyarakat terpaksa mengungsi. Melihat kenyataan itu, Pemerintah Belanda menawarkan bantuan agar Pemerintah Indonesia bisa mengambil tindakan tepat untuk mengantisipasi banjir.
Antara 2009 sampai 2012, cetak biru untuk strategi ini dikembangkan di dalam proyek Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS). Pendekatan utama dari proyek ini adalah membangun 3 baris lini pertahanan laut dalam waktu 20 hingga 30 tahun ke depan.
Inisiatif JCDS kemudian diimplementasikan dalam proyek NCICD, yang akan melewati tiga tahapan besar. Pada tahap A, mereklamasi 17 pulau dan peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap ini sudah dimulai sejak diresmikan pengerjaannya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung pada 9 Oktober 2014.
Kemudian, dilanjutkan pembangunan awal konstruksi tanggul laut yang masuk rencana pembangunan tahap B. Pada tahap akhir atau tahap C, pembangunan Giant Sea Wall.
Melihat skema tahapan ini, dinding laut pada tahap A diperkirakan hanya bertahan sampai 2025, dan dengan proyeksi pembangunan Giant Sea Wall selama 7 tahun maka minimal Pemprov DKI Jakarta harus sudah memulai proyek itu pada 2018.
Pemerintah Belanda 'Bubar', Perdana Menteri dan Kabinet Mundur
Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dan seluruh kabinetnya mengundurkan diri karena kasus salah urus subsidi.
