Soal Korban Gempa, Wiranto ke Warga Maluku: Saya Minta Dimaafkan
- BMKG
VIVA – Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto terkait pengungsi akibat gempa di Ambon, Maluku agar pulang ke rumah karena menjadi beban menuai kritikan dari tokoh-tokoh Maluku.
Atas hal itu, Wiranto meminta maaf. "Dalam kesempatan ini saya sampaikan, kalau ada ucapan kalimat apabila dirasa mengganggu perasaan masyarakat di Maluku atau dianggap sakiti hati, itu pasti bukan karena saya sengaja singgung," kata Wiranto di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat 4 Oktober 2019.
"Tapi apabila ada yang tersinggung, sakit hati, secara resmi, tulus, saya minta dimaafkan," ujar Wiranto menambahkan.
Menurut Wiranto, saat ini yang terpenting adalah fokus melakukan aksi-aksi untuk membantu warga Maluku yang terdampak gempa, beberapa waktu lalu. Dia juga mengaku mendapat laporan masih ada warga yang tidak kembali ke rumah karena mendengar ada gempa susulan yang besar atau tsunami.
"Karena dari laporan yang saya terima, masih ada saudara yang tinggal di gunung. Karena takut tsunami atau gempa susulan dahsyat. Padahal laporan lembaga resmi itu enggak ada info itu," ujar Wiranto.
Wiranto menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyalurkan bantuan ke Maluku. Termasuk biaya untuk meringankan beban korban. "Mensos sudah sampaikan ke saya, telah kirim bantuan logistik untuk pengungsi, juga bantuan untuk yang meninggal 30 orang, 15 juta. Juga beras," kata Wiranto.
Sebelumnya, advokat Maluku Siwalima se-Jabodetabek meminta Wiranto mengklarifikasi pernyataannya terkait penanganan pengungsi gempa bumi di Maluku. Mereka juga mendesak pemerintah pusat segera melakukan tindakan-tindakan konkret penanganan bencana di Maluku.
"Kami meminta pak Menkopolhukam Wiranto menyampaikan klarifikasi secara terbuka atas pernyataan beliau tentang penanganan pengungsi gempa di Maluku sehingga meresahkan di masyarakat tidak berkepanjangan," kata Ketua Umum Advokat Maluku Siwalima se-Jabodetabek, Rhony Sapulette di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 2 Oktober 2019. (ren)