JK: Gugatan ke MK Jalan Terbaik Dibanding Perppu KPK

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

VIVAnews - Wacana penerbitan Perppu KPK untuk menggantikan Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah direvisi masih menuai pro dan kontra. Wakil Presiden Jusuf Kalla beranggapan uji materi di Mahkamah Konstitusi tetap jalan yang terbaik.

Menteri Kabinet Merah Putih Merapat ke Istana Jelang Sidang Kabinet Paripurna

"Ya kan ada jalan yang konstitusional, yaitu judicial review di Mahkamah Konstitusi, itu jalan yang terbaik," kata JK di kantornya, Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019.

Sementara itu, wacana penerbitan perppu, menurut Wapres, hingga saat ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra. JK juga menilai terlalu aneh jika perppu diterbitkan begitu UU-nya telah disahkan.

Deretan Busana Memukau First Lady Amerika Serikat Saat Pelantikan dari Tahun ke Tahun

"Karena baru saja Presiden teken, berlaku langsung Presiden sendiri tarik. Kan tidak bagus. Gimana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah, kalau baru teken berlaku, kemudian kita tarik. Logikannya di mana," ujar JK.

Penerbitan perppu juga, menurut JK, belum tentu meredam aksi massa berikutnya. Wapres lebih menghargai pihak-pihak yang melakukan judicial review ke MK.

Presiden Prabowo Minta PSN Dievaluasi, Kata Menko Infrastruktur AHY

"Belum tentu juga (redam massa), siapa yang menjamin. Tapi kalau MK itu kan konstitusional," kata JK.

Sebelumnya, Istana mengakui akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempertimbangkan adanya perppu tentang KPK. Perppu itu menjadi tuntutan sejumlah pihak, termasuk dalam aksi unjuk rasa yang marak belakangan ini.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengatakan pihaknya mengantisipasi apa yang sudah disampaikan oleh Jokowi itu. Dalam beberapa hari ke depan, jajarannya akan menyiapkan draf perppu tersebut.

"Statement Pak Presiden kemarin, kita antisipasi lah apa keputusan Pak Presiden, dalam waktu beberapa hari ke depan," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

Ketua Komisi IV DPR-RI, Titiek Soeharto saat menumpangi LVTP-7 pantau pembongkaran pagar bambu di laut tangerang

Tinjau Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang, Titik Soeharto Puji Presiden Prabowo

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, memantau langsung pencabutan dan pembongkaran pagar bambu yang memagari wilayah laut di Tangerang. TNI AL terjunkan ranpur.

img_title
VIVA.co.id
22 Januari 2025