Kementerian Sosial Protes Omongan Buwas soal E-Warong Siluman
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Zainal Dulung mengaku tak paham dengan ucapan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso soal E-Warong siluman.
Menurut Andi, berdasarkan informasi yang didapat, andai yang dimaksud Buwas kalau masa pembagian bansos warung buka setelah itu tutup, dia tegaskan tak ada larangan. Diketahui, Buwas menyebut banyak penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran BNPT, salah satunya E-warong.
"Bahwa tidak ada larangan untuk itu sepanjang warung itu punya edisi dari bank. Ada izin dari bank sebagai agen, dia boleh menyalurkan bansos. Bagaimana Anda bisa menyatakan siluman. Siluman itukan tidak kenal. Jadi-jadian. Lah terus edisinya dari mana? Apakah Anda bisa langsung beli edisi (alat gesek kartu)," kata Andi di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.
"Kalau siluman bisa enggak bikin edisi sendiri. Terus yang siluman yang mana. Kalau punya edisi, apa dia siluman?" tambah Andi.
Andi melanjutkan, mengenai 300 E-Warong tak lapor, itu ada aturan tersendiri. Menurut dia, warung harus lapor terlebih dahulu ke Bulog. Namun, kata dia, yang terjadi malah ke balik-balik.
"Ini satu perusahaan dengan satu kementerian. Masa dibandingkan sih. Kan beda banget," katanya.
Andi mengatakan, warung itu merupakan program ada unsur pemberdayaan. Selama ini, lanjutnya, orang miskin terima barang tanpa terlibat apa-apa seperti penonton saja.
"Sekarang rakyat ini tidak menjadi penonton. Menjadi pelaku. Kita kumpulkan orang untuk buat warung. Sudah itu, kita minta Himbara mengajarkan. Jadilah, agen E-Warong. Alhamdulillah ada penghasilan Rp 2-3 juta per bulan. Apakah itu tidak positif?" kata dia.
Dia juga menyayangkan temuan soal beras jelek di Batam dan di Jawa Timur. Namun, beras itu hasil masyarakat membeli, bukan bantuan pemerintah sehingga mereka mengembalikan. Dia pun menyinggung program BPNT. Menurutnya, saat ini Kemensos bagikan uang bukan beras.
"Sekarang kalau beli di toko kalau barangnya jelek kan dikembalikan. Mereka sudah kembalikan dan sudah digantikan yang baru yang bagus. Nah, sekarang yang mempermasalahkan itu pihak yang punya beras," katanya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan, temuan mengenai ratusan e-warong yang diduga siluman alias ilegal sebagai wadah penyaluran BNPT di seluruh Indonesia sudah diserahkan ke penegak hukum. Ia pun enggan merinci persebarannya di lokasi mana saja.
"Kita kan sudah serahkan ke Satgas Pangan, jadi semua informasi kita serahkan ke penegak hukum, sekarang ranahnya di mereka," ujarnya saat dihubungi.
Dikatakan Awaludin, penyaluran BPNT pada prakteknya sekarang di beberapa tempat ada yang dipasok langsung dari Bulog dan masih ada yang dipasok dari pihak lain.
"Meskipun presiden pernah menyampaikan bahwa pelayanan BPNT dari Bulog, dan sudah ada edaran Kemensos, namun masih banyak yang dipasok dari pihak lain, karena juga ketentuannya membolehkan (dari selain Bulog)," ujarnya.
Awaludin mengaku kontrol kualitas beras di e-warong yang ditangani Bulog sangat bisa dipantau.
Pendapatan Pajak MotoGP Mandalika 2024 Tak Sampai 50 Persen dari Target Padahal Penonton Bertambah, Ada Apa?
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak ajang MotoGP Indonesia Mandalika.
