Rumuskan Pancasila, Bung Karno Disebut sebagai Filsuf
- U-Report
VIVAnews - Yoseph Umarhadi, seorang anggota DPR selama dua dekade atau 20 tahun, mengisahkan lamanya ia menjabat sebagai wakil rakyat. Tak terpilih lagi, Yoseph yang lama berkecimpung menjadi Anggota MPR, meluncurkan buku sebagai karya dan persembahan terakhirnya dari Gedung Senayan.
Buku itu berjudul 'Pancasila: Dasar Falsafah Bangsa Indonesia'. Yoseph ingin membagikan pemikiran Soekarno, Presiden RI pertama, ketika menelurkan Pancasila sebagai pijakan bernegara bangsa Indonesia.
"Bung Karno itu filsuf pertama, dengan merumuskan Pancasila ini. Belum ada satu universitas atau satu buku (mengulas) Bung Karno sebagai filsuf bangsa Indonesia," kata Yoseph melalui keterangannya, Minggu, 29 September 2019.
Yoseph mengatakan, Pancasila ada karena keputusan politik yang sungguh dahsyat dari Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya. Sang proklamator, kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, meramu banyak ideologi bangsa besar kemudian dituangkan dalam Pancasila.
"Indonesia lain, karena dia ideologi yang baik di berbagai negara belahan dunia ini dan disatukan pancasila," kata dia.
Sebagai penanggap sekaligus sambutan pada buku Yoseph, adalah Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Basarah mengatakan, Yoseph yang sebelum menjadi Anggota Dewan adalah wartawan Harian Kompas bakal menjadi akademisi untuk melanjutkan perjuangannya.
Ia berharap, para anggota Dewan baru juga punya minat terhadap lembaga MPR, seperti Yoseph dan dirinya. Tugas MPR pasca reformasi, kata dia, tak sepopuler seperti DPR karena banyak bergelut dalam sosialisi empat pilar, yang di dalamnya terdapat Pancasila dan Badan Pengkajian Konstitusi.
"Siapa pun yang bertugas di MPR, jika dia mengkhimdamati pasti dia akan intellectual exercise. Pak Yoseph satu contoh, seorang politisi aktif di MPR, dan pasti diasah intellectual exercise-nya. Boleh dikatakan kalau tidak ada kegiatan sosialisasi pilar MPR dan Badan Pengkajian, MPR bakal hilang dalam memori kolektif bangsa Indonesia," ujar Basarah.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
