Randi Tertembak Peluru Tajam, Muhammadiyah Bentuk Tim Advokasi

Jenazah almarhum Immawan Randi (21) berada di ruang jenazah RS Abunawas Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9/2019). Seorang mahasiswa lagi bernama Yusuf Kardawi juga meninggal dunia usai demo ricuh di Kendari.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Jojon

VIVA – Pengurus Pusat Muhammadiah telah membentuk tim advokasi untuk menempuh jalur hukum atas kematian mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Selawesi Tenggara, Immawan Randi (21). Randi meninggal karena tertembak peluru tajam saat mengikuti aksi unjuk rasa menolak sejumlah revisi undang-undang.

Muhammadiyah Turun Langsung, Ikhtiar Cegah Kerusakan Lingkungan Dengan Langkah Ini

Pembentukan tim advokasi yang akan menyelidiki kematian kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah.

Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mengatakan kalau Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kematian Immawan Randi. Polri harus bertanggung jawab atas kematian dua mahasiswa di Kendari.

Terpopuler: Profil Ipda Rudy Soik yang Dipecat gara-gara Mafia BBM, Muhammadiyah Koreksi Suswono

"Muhammadiyah meminta polisi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, terbuka dan profesional terhadap petugas yang melaksanakan pengamanan. Proses penyidikan terhadap mereka yang disangka harus dilakukan secara transparan," kata Trisno kepada VIVAnews, Jumat malam, 27 September 2019.

Trisno yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) ini meminta pemeriksaan terhadap anggota Polri yang bertugas di DPRD Sulawesi Tenggara nantinya tak hanya berakhir pada pemeriksaan etik semata. Polri harus berani membawa ke peradilan umum terhadap pelaku yang terbukti menembak Randi.

Profil 7 Kader Muhammadiyah yang Dipercaya Masuk di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo

"Tidak hanya pemeriksaan etik. Namun juga pada pertanggungjawaban pidana," kata Trisno.

Trisno menambahkan, jika Muhammadiyah meminta pihak Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Termasuk evaluasi dalam penanganan dan pengamanan aksi demonstrasi.

"Pihak Kepolisan wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tupoksi dan penempatan personel dalam mengamankan aksi unjuk rasa dan memperbaiki tata cara penanganan unjuk rasa agar tidak terulang penggunaan kekerasan oleh petugas." [mus] 

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Wapres Gibran Sebut Kunci di Kabinet Merah Putih Ada di Muhammadiyah

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menyebut kunci daripada Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto ada di Muhammadiyah. Kenapa?

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024