Demo di DPRD Jatim Ricuh, Polisi Sita Batu dan Kapak
- VIVAnews / Nur Faishal
VIVA – Kericuhan sempat terjadi dalam unjuk rasa ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat di depan gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya pada Kamis, 26 September 2019. Polisi menangkap sedikitnya dua pendemo, juga menyita beberapa benda tumpul sebagai senjata berupa sebuah kapak dan batu.
Pengamatan VIVAnews di lokasi, demonstrasi mulai memanas sekira pukul 14.00 WIB. Mulanya, hanya botol-botol plastik yang beterbangan dari tengah massa mengarah ke barisan aparat Polri/TNI yang berjaga di pintu masuk gedung dewan.
Suasana bisa diredam ketika Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho menemui mahasiswa. Namun, sapaan Kapolrestabes tak juga memuaskan mahasiswa.
Mereka bersikeras meminta pimpinan DPRD Jatim agar menemui massa dan menyampaikan sikap. Tak kunjung dituruti, benda-benda yang beterbangan bukan lagi hanya botol plastik. Ada juga batu yang melayang ke arah aparat. Bahkan, polisi mengamankan sebuah kapak. Kericuhan kecil kemudian terjadi di depan pintu utama ketika antarpendemo terlibat kesalahpahaman.
Koordinator aksi coba menenangkan dari atas mobil komando tak mampu meredam. Begitu juga dengan aparat kepolisian yang coba menenangkan, tak dihiraukan. Situasi baru terkendali ketika dua orang yang terlibat keributan diamankan.
Dua pendemo yang diamankan itu ialah Viktor (32 tahun), alumnus Unitomo Surabaya, dan Juned (22).
Keduanya langsung dibawa ke Markas Polrestabes Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut. Di tengah-tengah itu, unsur pimpinan DPRD Jatim, Kusnadi dari PDIP, dan Sahat Tua Simanjuntak dari Golkar, menemui massa.
Perwakilan mahasiswa yang bertemu dengan pihak dewan, Riza, mengatakan mahasiswa bertahan di gedung dewan karena dari delapan tuntutan baru empat yang disepakati oleh DPRD Jatim. Dia belum mengetahui sampai kapan massa membubarkan diri. "Ada tuntutan yang belum satu paham," katanya.
PKB 'Husnudzon' KPK Geledah Rumah Mendes Murni Penegakan Hukum
PKB menghormati penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar
