Korban Tewas di Wamena Berjatuhan, Moeldoko: Pemerintah Prihatin

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.
Sumber :
  • VIVA/Eduwar Ambarita

VIVA – Sejak kerusuhan kembali meletus di Papua terutama di Wamena pada Senin kemarin, sejumlah korban jiwa berjatuhan. Korban berasal dari masyarakat sipil hingga dari aparat keamanan.

Fakta-fakta Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Pelaku Kabur Menggunakan Mobil Dinas

Dilaporkan hingga 26 orang korban tewas. Korban lainnya mengalami luka-luka akibat bentrokan. Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah prihatin peristiwa itu disertai jatuhnya korban jiwa.

"Pemerintah dan pasti masyarakat Indonesia sangat prihatin atas peristiwa ini, sungguh kita tidak ingin ada prajurit, masyarakat sipil yang cukup banyak jumlahnya meninggal, ada polisi yang luka dan seterusnya. Ini sungguh kita keprihatinan yang tinggi," kata Moeldoko di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 24 September 2019.

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pemerintah berharap lanjut Moeldoko, persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Namun pihaknya menyadari, bahwa menyelesaikan persoalan di Papua harus holistik atau menyeluruh. Pemerintah menyadari dalam penyelesaian itu tidak bisa semata-mata hanya menggunakan pendekatan keamanan.

"Harus semua pendekatan kebudayaan, ekonomi kesejahteraan dan pendekatan lain yang lebih manusiawi, bermartabat," katanya.

Isu Kelompok Rentan Mesti Bisa Dipertimbangkan Cagub dalam Programnya Jika Menang Pilkada

Disinggung bahwa pemerintah harus menarik pasukannya di Bumi Cendrawasih, Moeldoko mengatakan permintaan itu harus dikaji lebih dalam lagi. Mengingat keberadaan pasukan di sana adalah dalam rangka menjaga masyarakat.

Dia menjelaskan, di Papua dan Papua Barat tidak hanya ada satu suku. Pula ada para pendatang sehingga keberadaan pasukan adalah dalam rangka melindungi kondisi itu.

"Semua dari itu membutuhkan kepastian keselamatan pengamanan. Oleh karena itu, penugasan prajurti TNI Polri untuk melindungi semua masyarakat di sana. Jadi tidak ada tugas lain karena itu bagian tugas negara," kata mantan Panglima TNI ini.

Sampah plastik di laut.

Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan

Polusi plastik adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan sektor informal.

img_title
VIVA.co.id
23 November 2024