Bentrok Mahasiswa Vs Polisi di Makassar Masih Berlanjut

Mahasiswa bentrok dengan aparat di Makassar, Selasa, 24 September 2019.
Sumber :
  • VIVAnews/Nurdin Amir

VIVA – Bentrokan mahasiswa dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Selasa, 24 September 2019, masih terus berlanjut.

Setelah Didemo, ITB Cabut Permintaan Mahasiswa Penerima Beasiswa untuk Kerja Paruh Waktu

Mahasiswa dari berbagai kampus menyatukan diri dan memblokade Jalan Urip Sumohardjo Makassar, tepatnya di depan kampus Universitas Bosowa hingga Univeritas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar dibantu dari Satuan Brimob Polda Sulsel melalui pengeras suara meminta mahasiswa untuk membubarkan diri, namun tidak diindahkan.

Demo Mahasiswa di Belakang Gerbang DPR Ricuh, Massa Saling Dorong dengan Polisi

"Saya minta kepada rekan-rekan mahasiswa untuk membubarkan diri. Atas nama undang-undang kami akan melakukan pembubaran paksa jika tidak diindahkan," ucap aparat melalui pengeras suara. 

Namun, permintaan aparat kepolisian dibalas dengan lemparan batu mahasiswa, tepatnya di atas jembatan layang. Tak mau kalah, aparat kepolisian kemudian melepaskan tembakan gas air mata sehingga mahasiswa berlarian mundur ke depan kampus Universitas Bosowa Makassar. 

Buntut Demo Ricuh Mahasiswa di Patung Kuda, 13 Orang Ditangkap

Jokowi dan DPR tidak pro rakyat

Sejumlah kebijakan pemerintah mengundang kritik dari mahasiswa di sejumlah Tanah Air, tidak terkecuali dari mahasiswa Makassar.

Ribuan mahasiswa Makassar dari berbagai kampus di antaranya Mahasiswa Univeritas Hasanuddin, Univeritas Muslim Indonesia, Univeritas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Bosowa Makassar turun ke jalan menuntut sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak pro rakyat. 

"Hari ini momen Hari Tani Nasional, salah satu kebijakan yang tidak pro rakyat adalah RUU Pertanahan. RUU Pertanahan antirakyat. Meminta kepada anggota DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Pertanahan," ujar Firman, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.

Selain itu, sejumlah kebijakan pemerintah lainnya menjadi sorotan yakni, Revisi UU KPK yang dinilai melemahkan institusi antirasuah dan penolakan RKUHP yang dinilai mengancam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya