Anggota Komisi III: RKUHP Ditunda, Bukan Ditolak
VIVAnews - Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pengesahan revisi KUHP dipertanyakan oleh DPR. Anggota Komisi III DPR, Desmon J Mahesa, mempertanyakan urgensi penundaan pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
"Putusan Bamus tadi kita bertanya kepada Pak Jokowi penundaaan itu apa. Karena penundaan itu argumentatifnya enggak ada. Nah, kita pun ikut konsultasi dengan pemerintah jadi Gerindra mengutus orang untuk ikut konsultasi dalam rangka mendengar alasan-alasan menunda itu," kata Desmond di Kompleks DPR, Senin, 23 September 2019.
Penggunaan kata ditunda, menurutnya berbeda dengan menolak, jika pengesahan ditunda bukan berarti RKHUP itu ditolak. Untuk itu, Dia ingin berdialog dengan pemerintah pasal-pasal apa yang dianggap masih belum disepakati hingga membuat pengesahan ditunda.
"Jadi penundaan ini tentu ada argumentatif yang kita belum tahu kenapa ini ditunda mungkin ada pasal yang belum cocok. Ya kita tunggu saja dulu dari pemerintah ya," ujarnya.
RKUHP sendiri telah disepakati di rapat tingkat I DPR, yang berarti saat ini DPR telah sepakat dan tidak ada lagi perdebatan antar fraksi di Komisi III DPR. RKUHP hanya tinggal selangkah lagi untuk disahkan.
"Sebetulnya secara UU sudah memenuhi syarat karena sudah di tanda tangan dan saya sebagai pimpinan komisi sudah tanda tangan," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP). Langkah itu diambil karena aturan hukum itu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
Yusril Bicara soal KUHP Baru: Pengguna Narkoba Dikategorikan sebagai Korban, Mesti Direhabilitasi
Dalam UU KUHP yang baru pengguna narkoba tak mesti dipidana namun harus direhabilitasi.
