Aktivis HAM Curigai Trisakti Beri Gelar Putera Reformasi untuk Jokowi
- VIVA.co.id/Yandi Deslatama
VIVA – Pegiat hak asasi manusia Haris Azhar tidak setuju bila Universitas Trisakti memberi gelar “Putera Reformasi” untuk Presiden Joko Widodo. Sebagai alumni dan pengajar di kampus Trisakti, Haris menganggap Jokowi masih mempunyai utang janji untuk menuntaskan kasus HAM yang belum selesai.
"Saya kaget membaca surat tersebut, atau lebih jauhnya, kaget mengetahui niat tersebut. Sejauh ini, pihak kampus belum lakukan klarifikasi. Ini mencurigakan. Dalam arti, saya curiga ini memang akal-akal panitia Dies Natalies Usakti untuk kasih gelar Putera reformasi ke Presiden," kata Haris saat dihubungi, Minggu, 22 September 2019.
Sebagai universitas, katanya, Trisakti memiliki tanggung jawab untuk mempertanyakan negara, bagaimana menyelesaikam utang reformasi. "Dalam hal ini adalah penuntasan atau penegakan hukum atas kasus 12 Mei 1998," ujarnya.
Tanggung jawab lain sebagai universitas, Trisakti harusnya menjadi garda dan tiang nalar kenegaraan bagi masyarakat, bukan menutup diri dalam proses dan tiba-tiba memberi gelar kepada Presiden tanpa ukuran yang jelas.
"Sebagai alumni dan dosen FH Usakti merasa sedih, prihatin dan marah, niat dilancarkan tanpa standar moral dan nilai hukum jelas. Apalagi Dies Natalies tahun ini ketuanya Dekan FH Usakti. Kok bisa-bisanya dia luput dengan nilai tersebut," ujarnya.
Situasi itu, katanya, tidak lepas dari kekacauan di dalam Universitas Trisakti. Ada konflik antara Yayasan dan Rektorat yang berkepanjangan. Kondisi ini membuat kualitas universitas menurun, sehingga kampus mencari cara yang pragmatis untuk cari popularitas dengan memberikan gelar Putera Reformasi ke Presiden.
"Dilakukan dengan cara diam-diam. Begitu diketahui publik niat tersebut, mereka bingung: apa dan bagaimana justifikasinya," kata Haris.