Buwas Bongkar Kejahatan Mafia Bantuan Pangan Nontunai
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Direktur Utama Badan Urusan Logistik atau Bulog, Budi Waseso, membeberkan kejahatan mafia penyalur program Bantuan Pangan Nontunai atau BPNT yang membuat beras Bulog sulit diserap maksimal oleh penerima bantuan.
Melalui program itu, beras Bulog seharusnya diserap 700 ribu ton, namun kini baru bisa 300 ribu ton.
"Ini sebentar lagi, nanti saya kasih tahu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku penyalur untuk BPNT. Saya ini mantan polisi, jadi jangan dipakai main-main, saya akan buktikan kejahatan-kejahatan selama ini untuk program BPNT itu sangat luar biasa," kata pria yang akrab dipanggil Buwas ini di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu 18 September 2019.
Dia menjabarkan, kejahatan utama mafia itu adalah dengan terus menyuarakan beras yang disalurkan Bulog selama ini adalah beras berkualitas rendah. Padahal, ia mengklaim, beras untuk BPNT dari Bulog adalah kualitas premium dan medium.
Selain itu, lanjut Buwas, mafia yang merupakan oknum dari Kementerian Sosial atau Departemen Sosial itu, seringkali menjual beras BPNT dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas berasnya. Penyaluran beras melalui program tersebut, seringkali dijadikan ladang bisnis.
"Saya tahu semua, sekarang sudah saya kumpulkan, ya. Nah, maka saya bilang, kalau saya sudah ngomong itu jangan diajak main-main, ini untuk kepentingan masyarakat yang kurang mampu, Presiden punya keinginan yang luar biasa, jangan untuk bisnis," tegasnya.
"Ini masyarakat, saudara kita yang kurang mampu, jangan dikurangi, sekarang kan nyatanya dikurangi, mereka enggak tahu beras yang diterima medium, tetapi dihargai premium, apa enggak kejahatan, penipuan," tambahnya.
Bulog memang sudah menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Sosial untuk menjadi penyalur seluruh beras BPNT mulai 1 September 2019. Penyaluran saat ini, lanjut Buwas baru bisa mencapai 300 ribu ton, padahal Bulog sudah menyiapkan kuota penyaluran sebanyak 700 ribu ton.
"Sudah perintah Pak Mensos beras bulog, Pak Presiden juga sudah katakan berasal dari beras Bulog, jadi yang membangkang perintah Presiden, ya itu yang harus diselesaikan. Masih ada di lapangan, ada yang tidak ikhlas, karena dia tidak nyaman, keuntungan pribadi, begitu Bulog masuk, tidak nyaman, karena kita ini negara, bukti negara itu hadir kita buktikan," ungkap dia. (asp)
DPR: Polisi Harus Konsisten Tindak Penjual Pupuk Subsidi Ilegal untuk Dukung Swasembada Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mengapresiasi operasi penggerebekan pelaku praktik ilegal penjualan pupuk bersubsidi oleh Polresta Bandung dan Polres Cimahi. Menurut dia,
