Ada Keranda Mayat di Kantor KPK
- Edwin Firdaus/VIVanews.
VIVA – Setelah sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang menggelar jumpa pers, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK menggelar aksi simbolis di halaman kantor komisi antirasuah, Jumat malam, 13 September 2019.
Koalisi memberikan replika keranda mayat dibubuhi taburan bunga. Aksi ini diklaim sebagai bentuk kekecewaan masyarakat dan simbol matinya KPK. Sebab, KPK tidak henti-hentinya diserang sejumlah persoalan yang dinilai dapat mengebiri wewenang KPK.
"Ini teriakan ledakan rasa frustasi (masyarakat). Banyak sekali tekanan, hantaman yang dihadapi oleh KPK," kata Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK, Lalola Easter di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Lalola menambahkan, malam hari ini merupakan puncak dari rangkaian persoalan yang menerpa KPK. Mulai dari capim KPK yang melanggar etik jadi pimpinan KPK Periode 2019-2023 hingga dikirimkan Surat Presiden terkait Revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
"Kami melihat serius seleksi capim yang agak bermasalah itu, di waktu yang hampir bersamaan ini ada revisi UU KPK yang sudah dapat restu presiden," ujar peneliti ICW itu.
Lalola lebih jauh memandang bahwa Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri adalah salah satu orang yang kontroversial dengan segala latar belakang masalahnya. Keputusan itu membahayakan KPK. "Kalau KPK dipimpin oleh orang bermasalah, KPK akan jadi sejarah," ujarnya.
Karena itu, Lalola menilai wajar bila masyarakat sampai pimpinan KPK, merasa kecewa dan menyerahkan mandat pemberantasan korupsi kepada Jokowi.
"Ya jadi ini klimaksnya adalah dua pimpinan KPK berikan mandat ke presiden. Ada semacam upaya yang disengaja. KPK diserang dari berbagai sisi," imbuhnya.
Nawawi Pomolango Sindir DPR Revisi UU KPK: Menarik, Tiap Ganti Pemimpin Aturan Diubah
Ketua KPK Nawawi Pomolango mengkritik rencana DPR RI akan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara menyeluruh.
