PII Beberkan Sederet Infrastruktur Penting untuk Ibu Kota Baru

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Heru Dewanto (tengah)
Sumber :
  • VIVAnews/Fikri Halim

VIVA – Persatuan Insinyur Indonesia atau PII menyatakan siap mendukung program pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Baru RI atau pusat pemerintahan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Untuk membangun sebuah kota, infrastruktur dasar menjadi hal yang utama.

Dorong Warga Beralih ke Transportasi Umum, Pramono Bakal Bangun Sistem Ride and Park Tiap 500 Meter di Jakarta

Ketua Umum PII, Heru Dewanto menjabarkan, infrastruktur penting yang harus disediakan itu mulai dari infrastruktur transportasi baik darat laut dan udara.

"Selain transportasi, infrastruktur lainnya, ada telekomunikasi, kemudian pengadaan air bersih dan penataan limbah," kata dia ditemui di JI-Expo, Jakarta, Rabu 11 September 2019.

Dharma Pongrekun Mau Buat Teknologi Tanpa Lampu Merah untuk Kurangi Kemacetan Jakarta

Tak hanya itu, dia melanjutkan, infrastruktur energi, khususnya sistem ketenagalistrikan harus dibangun dengan sistem yang benar-benar bisa menjamin agar tidak ada pemadaman listrik.

Untuk beberapa pembangunan infrastruktur ini, Heru menegaskan, ada tiga prinsip yang perlu ditanamkan, yaitu handal, kokoh, dan memiliki ketahanan.

Mengapa Jalan Tol Berisiko Tinggi Terhadap Kecelakaan Beruntun? Ketahui Alasan dan Cara Mengurangi Risikonya!

"Itu prinsip 3R harus dipegang, yaitu reliable (handal), robust (kuat kokoh), resilient (tahan), kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, gempa atau apa itu masih bisa diatasi. 3R adalah prinsip dalam pembangunan infrastruktur ke depan," katanya.

Terkait permasalahan sumber daya air yang menjadi isu di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara itu, Heru mengatakan, pihaknya memang perlu melakukan kajian lebih lanjut. Khususnya, untuk sumber daya air bersih.

"Kita sedang collect (kumpulkan) informasi, kalau belum cukup harus buat kajian lagi. Tapi intinya, kalau menyangkut masalah teknis hampir tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi, memang bisa mahal, komponen lainnya, finansial," ucapnya.

Untuk kajian secara rinci, dia menegaskan, pihaknya masih melaksanakan penyusunan. Setelah rampung, kajian tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Ide atau gagasan ini kan baru disampaikan oleh Presiden. Kesiapan kita untuk program ini, jadi kajian akan dilakukan," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya