Istana Kepresidenan Wajib Dibangun di Setiap Pulau Indonesia
- VIVAnews/Antique
VIVA – Presiden Joko Widodo merespons gejolak yang terjadi di Papua, dengan mengeluarkan wacana membangun Istana Negara atau Istana Kepresidenan di Bumi Cendrawasih tersebut.
Substansi dari wacana ini, tentu sangat baik. Sebagai wujud manifestasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jujur sebenarnya sejak ada wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, saya tidak dalam posisi ikut masuk atas pro dan kontra wacana tersebut. Karena, hal tersebut merupakan wilayah politik dan harus diputuskan melalui mekanisme politik sesuai peraturan perundangan,” kata Pemerhati Kebijakan dan Infrastruktur Publik, Suhendra Ratu Prawiranegara, seperti dikutip VIVAnews dari keterangannya, Rabu 11 September 2019.
Namun, Suhendra mengaku bahwa dalam preferensinya, ia memberikan pendapat di beberapa media sosial dan diskusi-diskusi off air, sebaiknya memang yang dilakukan adalah membangun Istana Kepresidenan di masing-masing pulau di Indonesia. Seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini sebagai etalase dan sekaligus perekat wilayah NKRI.
“Alhamdulillah, Presiden Jokowi merespons ide saya tersebut, dengan rencana akan membangun Istana Kepresidenan di Papua, yang mana kita ketahui selama hampir satu bulan belakangan ini Papua dalam kondisi tengah bergejolak,” ujarnya.
Mengapa Istana Kepresidenan penting dibangun ditiap-tiap pulau di Indonesia? Menurut Suhendra, karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Terdiri dari pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Sulawesi. Yang mana pulau-pulau yang tersebar ribuan tersebut direkatkan oleh jalur laut atau perairan Indonesia.
Maka dengan adanya Istana Kepresidenan di masing-masing pulau tersebut, tambahnya, akan membuat rakyat memiliki kebanggaan dan merasa dihargai sebagai sebuah entitas besar bangsa kepulauan.
“Ini menurut hemat saya, substansi penting yang harus dimunculkan. Bahwa simbol kenegaraan, berupa Istana Kepresidenan hadir di wilayah Pulau Indonesia. Secara administrasi pemerintahan, juga lebih memudahkan dan efektif bagi Presiden beserta jajarannya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah pulau Indonesia,” tegasnya.
Sehingga, lanjut Suhendra, dengan adanya Istana di setiap pulau di Indonesia, Presiden dapat berkantor selama berbulan-bulan di tiap-tiap wilayah pulau tersebut. “Jika hal ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya berkeyakinan bahwa rekatan kebangsaan NKRI akan semakin kuat dan kokoh,” tuturnya.
Kemendag Rilis Aturan Baru soal Perdagangan Antarpulau, Pelaku Usaha Diwajibkan Lakukan Ini
Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan tata kelola perdagangan antarpulau dan pengawasan distribusi barang.
