Eks Dirdik Kejagung Sebut Revisi UU KPK untuk Luruskan yang Bengkok
- ANTARA/Hafidz Mubarak A
VIVA – Mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejaksaan Agung, Chairul Imam mendukung usulan perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, dalam pemberantasan kejahatan secara modern harus melalui dua jalan yakni represif dan preventif.
“KPK selama ini terlalu menitikberatkan pada pendekatan represif, mengabaikan preventif,” kata Chairul di Jakarta, Selasa 10 September 2019.
Chairul menilai, koruptor itu harus dapat punishment apa pun bentuknya. “Pintu untuk masuk si maling tetap terbuka (bahkan dibuka). Pintu itu bisa ditutup dengan pendekatan preventif,” ujarnya.
Dengan begitu, Chairul mengatakan, revisi UU KPK memang sangat perlu dilakukan. Namun, perubahan UU KPK itu bukan untuk memperlemah tapi meluruskan yang bengkok.
Dia mencontohkan, apabila seorang tersangka meninggal, memperkuat pasal-pasal tentang pencegahan yang sudah jadi sleeping law, bahkan mengubah hukuman. Misalnya melalui restorative justice.
“Untuk jenis corruption by need, cukup disuruh mengembalikan kerugian negara, tapi seumur hidup tidak boleh pegang jabatan publik,” kata dia.
DPR telah mengusulkan adanya perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK saat rapat paripurna di Gedung Nusantara DPR, Senayan pada Kamis 5 September 2019.
Ada beberapa poin yang menjadi usulan untuk direvisi UU KPK, di antaranya dibentuk Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK, hingga penuntutan koordinasi dengan Kejaksaan Agung.
Hak Leniensi Kejaksaan Dinilai Tak Jelas, Berpotensi Rentan Penyelewengan
Hak leniensi ini adalah untuk menuntut ringan pelaku pidana.
