Menteri Siti: Tak Ada Lagi Asap Lintas Batas ke Negara Tetangga
- VIVAnews/Sadam Maulana
VIVA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa kondisi hotspot kira-kira sepertiga pada hari ini, Minggu, 8 September 2019.Â
"Telah dipastikan bahwa hingga saat ini tidak ada asap lintas batas (transboundary haze) dari Indonesia ke negara tetangga," kata Menteri KLHK, Siti Nurbaya dalam keterangannya di Jakarta.Â
Menurut dia, langkah pemadaman di lapangan terus dilakukan di semua tempat titik kebakaran yang ada di berbagai daerah di Tanah Air. "Di Kalimantan Barat dilakukan enforcement dan sudah 19 konsesi disegel," ujarnya.
Sementara itu, di Kalimantan Tengah sedang didalami kebakaran dengan sebab-sebab yang mencurigakan. Sedang ditelusuri indikasi pembakaran secara sengaja dengan mempelajari jaringan kerja kebakaran mencurigakan tersebut. Â
Kemudian, di wilayah Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan juga terus dilakukan pemadaman atas kerja sama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.Â
"Pemadaman terpadu merupakan bagian dari sistem pengendalian yang telah kita susun pasca Karhutla 2015," katanya.Â
Ia menuturkan, Indonesia telah melakukan banyak langkah koreksi dan terbukti mampu mengatasi karhutla pada 2016, 2017, dan 2018. Pemerintah akan terus bekerja keras menutupi celah-celah yang masih menjadi penyebab terjadinya kebakaran berulang pada tahun ini.Â
Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk kepentingan bangsa, dan tidak akan kalah apalagi mengalah atas dasar tekanan-tekanan. Karena, kehidupan bernegara diatur sendiri oleh konstitusi negara yakni UUD 1945.
Tetap semangat untuk para tim pemadam di lapangan, jaga keselamatan. Ia terus memantau dedikasi kerja rekan-rekan yang luar biasa di garda terdepan pemadaman.
"99 persen Karhutla disebabkan karena faktor sengaja perbuatan manusia. Ia meminta kepada semua pihak yang masih saja sengaja melakukan pembakaran, tidak akan kami biarkan. Bagi penjahat Karhutla, kami akan terus kejar dan tindak tegas!," katanya.
Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek
Ketua Umum Muhammadiyah menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif.
