Mendag: Jangan Niat Menyenangkan Banyak Orang
- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan jika semua keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak mungkin bisa menyenangkan banyak pihak.
"Jangan pernah berniat menyenangkan semua orang. Tidak mungkin. Setiap kebijakan atau keputusan pasti ada yang senang dan ada yang tidak senang. Tapi kita harus yakin. Lobi, negosiasi atau kompromi itu biasa, yang penting kita yakin, ini semua untuk kebaikan rakyat," kata Enggar di Jakarta, Selasa, 4 September 2019.
Meski begitu, kata Enggar, dia mengaku tidak gentar dalam memperjuangkan kepentingan rakyat."Kita yakin ini baik saja bisa dibaca macam-macam dalam kacamata politik. Tapi kita tidak boleh gentar. Perjuangkan terus,” ujar Enggar.
Sebelumnya, Enggar tak mau gegabah menerapkan bea masuk produk olahan susu atau dairy product bagi Uni Eropa. Rencananya, kebijakan balasan ini akan diambil, setelah Uni Eropa mengenakan bea masuk bagi produk biodiesel RI sebesar 8-18 persen.
Teranyar, Uni Eropa disebut-sebut telah mengeluarkan keputusan tersebut. Tetapi, Enggar mengatakan, pihaknya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu.
Jika balasan tarif bea masuk itu dilakukan, menurut Enggar, konsekuensinya adalah harga pokok produk susu Indonesia yang menggunakan dairy product Uni Eropa sebagai bahan baku pasti akan naik.
"Ibu-ibu yang untuk susu anaknya pasti naik. Kita harus memerhatikan pasar domestik juga. Tetapi, kami pasti akan terapkan (bea masuk untuk produk susu Uni Eropa)," kata Enggar, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019.
Dia mengaku sudah meminta kepada industri di Tanah Air, untuk mencari sumber dairy product selain dari Uni Eropa. Pelaku industri olahan susu, dikatakan Enggar, sudah diberi batas waktu untuk mencari pasokan dairy product dari negara lain.
Pemerintah Diharap Lindungi Industri Kretek Nasional Demi Jaga Ekonomi Pancasila
Industri kretek nasional yang selama ini telah menunjukkan kontribusi dan berperan penting terhadap perekonomian Indonesia harus dilindungi sebagai soko guru perekonomian
