Biaya Pelantikan DPRD Depok Rp600 Juta, Termasuk Nginap di Hotel Mewah
- VIVAnews/Zahrul Darmawan
VIVA – Lima puluh anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok bakal dilantik dengan anggaran sekira Rp600 juta pada Selasa, 3 September 2019. Satu di antara komponen biaya itu untuk membiayai fasilitas penginapan di hotel mewah.
Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo membenarkan informasi tersebut. Namun ia mengaku sangat menyayangkan jika dana yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus sebesar itu.
“Proses pelantikan ini cukup dilakukan secara sederhana, sidang paripurna, biasa tidak menghambur-hamburkan APBD,” katanya kepada wartawan, Senin 2 September 2019.
Menurut politikus PDIP itu, anggaran Rp600 juta untuk biaya pelantikan anggota Dewan sebaiknya dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat demi kepentingan umum. Dia mengasumsikan anggaran Rp600 juta bisa untuk membangun jalan atau bantuan biaya sekolah.
Politisi yang juga menjabat Ketua PDIP Depok itu menginstruksikan seluruh fraksinya untuk tidak menggunakan fasilitas penginapan dalam rangkaian pelantikan itu. “Kami Fraksi PDI Perjuangan besok tidak akan mengambil fasilitas penginapan di Hotel Margocity yang dikarantina bagi anggota Dewan terpilih. Tapi sekadar untuk ngumpul jalan dari sana, atau bareng-bareng menjadi bagian dari pelantikan, tidak masalah.”
Ketika disinggung soal rincian anggaran Rp600 juta itu, Hendrik mengaku tidak tahu secara detail. Menurutnya, itu adalah kewenangan Sekretaris Dewan. Dia menghormati keputusan Sekretaris Dewan, tetapi menolak menggunakan fasilitas hotel.
Kala ditanya soal biaya pelantikan pada periode sebelumya, Hendrik mengaku lupa. “Kalau tahun lalu saya lupa. Tapi tahun lalu pun kami tidak nginap. Kami hanya datang pagi kumpul ikut protokolernya kemudian berangkat sama-sama karena ada upacara.” (ren)
Ahok Tolak Usulan Gubernur Dipilih DPRD: Kita Mengalami di Orba, Rakyat Cuma jadi Penonton
Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menolak usulan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan gubernur dipilih anggota DPRD. Rakyat hanya jadi penonton saja
