APBD NTB Dikritik, Abaikan Nasib Korban Gempa
- VIVAnews/Satria Zulfikar
VIVA – Pembahasan APBD Nusa Tenggara Barat tahun 2020 melahirkan sejumlah persoalan. Pembahasan tersebut hanya beberapa jam dan dinilai tidak berkualitas.
Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil NTB juga menggelar aksi saat penetapan APBD 2020. Mereka mendesak tuntutan yang sama agar proses penetapan dihentikan karena APBD ditengarai sarat masalah.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai jalan-jalan atau kunjungan kerja DPRD NTB ke luar negeri berbuntut singkatnya pembahasan APBD. Itu berujung digugatnya Gubernur NTB, DPRD NTB hingga Mendagri ke pengadilan.
Kritikan kini kembali datang dari PDIP. Ketua PDIP NTB Rachmat Hidayat mengatakan banyak sekali masalah dalam APBD NTB 2020. Salah satunya dinilai tidak mendukung penanganan gempa Lombok.
"Akibat gempa saja belum bisa selesai, kok macam-macam," ujarnya di kantor PDIP NTB, Mataram, Jumat, 30 Agustus 2019.
"Sikap PDIP menolak RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah NTB. RAPBD yang amburadul, beberapa kali perubahan angka-angka, cara membahas tidak transparan, pejabat yang diajak tidak kredibel," katanya.
Kinerja APBD perubahan itu, katanya, banyak pelanggaran. "Paling utama pembahasan mendadak dengan waktu singkat, kedua melanggar tata tertib," ujarnya.
Dia mengaku heran saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah membacakan RAPBD, justru di hari yang sama dilakukan pemandangan umum oleh fraksi. Ini justru aneh karena pemandangan umum dilakukan super cepat yang diindikasikan tanpa dipelajari terlebih dahulu RAPBD tersebut.
Rachmat mengaku telah menelepon Gubernur untuk bertanya soal pembahasan APBD perubahan tersebut, namun jawaban Gubernur, menurutnya, sangat mengecewakan.
"Saya telepon Zul (mengatakan) APBD-mu amburadul. Dia jawab, ‘Saya enggak tahu, Bang’. Seorang gubernur menjawab tidak tahu. Ini jangan main-main. Itu akibat dari salah menetapkan orang yang tidak sesuai kompetensinya. Ini sangat berbahaya apalagi dibahas kucing-kucingan," ujarnya.
Rachmat menengarai ada politik adu domba yang dilakukan Gubernur NTB Zulkieflimansyah terhadap gubernur pendahulunya. Ada kebijakan pendahulunya yang dihilangkan.
"Ada politik adu domba yang menghilangkan kebijakan pendahulu. Dia lupa pendahulunya punya pengikut," katanya.
Dia menantang agar APBD 2020 untuk dibedah bersama rakyat. Dia juga akan melaporkan masalah tersebut pada Menteri Dalam Negeri.
Makna Air Narmada dan Tanah Tambora yang Dibawa Gubernur NTB ke IKN
Gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membawa tanah dan air dari masing-masing daerah.
