Pegiat Antikorupsi Akan Gelar Aksi di KPK
- VIVA/ Ridho Permana.
VIVA – Sejumlah elemen pegiat antikorupsi dikabarkan akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Mereka ingin menyampaikan dukungannya supaya komisi antirasuah diisi oleh pimpinan-pimpinan yang mempunyai rekam jejak baik.
Dikabarkan pula bahwa tokoh-tokoh nasional, akademisi, aktivis antikorupsi, seniman, gerakan mahasiswa, serikat buruh, hingga mantan pimpinan KPK akan menggelar Aksi Solidaritas Selamatkan KPK.
"Hari ini Jumat, 30 Agustus 2019 pada Pukul 13.30 WIB di lobi Gedung KPK, ribuan orang baik yang peduli terhadap nasib masa depan pemberantasan korupsi akan datang ke KPK untuk sekali lagi menyatakan bahwa KPK harus dipimpin orang bersih," kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo dalam keterangannya, Jumat, 30 Agustus 2019.
Yudi menegaskan, aksi hari ini digelar untuk menyatakan sikap, KPK harus dipimpin orang yang bersih. Sebab nasib lembaga antirasuah ini, selama empat tahun ke depan ditentukan salah satunya melalui hasil seleksi capim KPK.
"Pekan depan hasil kerja Pansel akan diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan 10 orang Capim KPK, sehingga hari ini adalah titik kritis sejak 17 tahun KPK berdiri untuk memenuhi amanah reformasi menuju Indonesia yang bebas korupsi," kata Yudi.
Oleh karena itu, Yudi berharap, Presiden Joko Widodo mau mendengarkan aspirasi publik terkait Pimpinan KPK di masa depan. Sebab, KPK juga hadir demi menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.
"KPK didirikan untuk memastikan, hak-hak kesejahteraan rakyat tidak dicuri oleh kelompok elite yang selama ini merampok dan memiskinkan Indonesia. KPK harus menegakkan keadilan. KPK yang independen, tidak dibentuk untuk mengamankan kelompok tertentu dan mencelakai kelompok lainnya," ujarnya. [mus]
Janggal, Kepala BPJN Kalbar Diduga Tak Lapor Kepemilikan SPBU dan Butik dalam LHKPN
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa Kepala BPJN Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah telah rampung melakukan klarifikasi LHKPN.
