Moeldoko Balas Pengritik Pansel KPK: Ke Surga Saja
VIVA – Istana bereaksi atas desakan Koalisi Masyarakat Sipil, agar mengintervensi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari Panitia Seleksi. Koalisi menilai, 20 calon pimpinan KPK yang diseleksi Pansel, dianggap tidak layak dan sarat konflik kepentingan.
Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi kerja Pansel KPK.
"Buat apa bikin tim seleksi, kalau diintervensi. Jadi, tim seleksi ini betul-betul mandiri," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019.
Di awal pembentukan dan pembekalannya, Moeldoko mengaku yang menggantikan Presiden Jokowi untuk memberi arahan, agar tidak ada kesan untuk mengintervensi kerja Pansel.
"Bahkan, pada saat awal-awal itu yang memberi pengarahan saya, bukan Presiden. Tim seleksi saat pertama kali menerima tugas, saya yang mewakili untuk memberikan sambutan. Jadi, enggak ada intervensi," katanya.
Kekhawatiran Koalisi Masyarakat Sipil tersebut, mengingat banyak kandidat yang diluluskan adalah dari institusi lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
Namun, Moeldoko berpendapat, harusnya semua proses dipercayakan kepada tim yang dipimpin Yenti Garnasih itu. “Kalau mau di surga saja," ujarnya.
Protes Koalisi Masyarakat Sipil, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), masih terus dilakukan. Bahkan, mereka menilai, 20 nama yang diluluskan tak berintegritas untuk memimpin KPK.
"Presiden Joko Widodo segera perintahkan Pansel KPK, untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas. Paling enggak, para calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, dan rekam jejak buruk di masa lalu tidak diloloskan dalam seleksi," tulis peneliti ICW, Kurnia, dalam petisi di situs Change.org. (asp)