Seleksi KPK, Syafii Maarif Sebut Banyak 'Musang Berbulu Ayam'
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Syafii Maarif menegaskan, panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membuka rekam jejak seluruh peserta. Presiden Jokowi, menurutnya harus mendapatkan masukan yang betul-betul benar terkait rekam jejak seluruh calon petinggi lembaga antirasuah itu.
"Sebab, kadang yang mengelilingi orang penting itu belum tentu orang baik, banyak oportunis-oportunis, banyak musang berbulu ayam ya, saya yakin banyak itu. Topeng topeng itu, saya paham lah karena saya mendapat pengaduannya," kata Syafii di Gedung Merah Putih KPK, Rabu 28 Agustus 2019.
Dia juga mengatakan bahwa kasus korupsi di Indonesia ini sudah seperti narkoba. Setelah banyak dilakukan operasi tangkap tangan (OTT), kasus lainnya muncul lagi.
"Ini juga OTT, OTT, berapa sudah pasien KPK ini. Dari Bupati, macam macam. Nah, tapi kan apakah kita menyerah? Kan enggak boleh menyerah," kata dia.
Selain kepada Presiden, Syafii mengaku berharap kepada Komisi III DPR RI yang membidangi hukum sekaligus mitra dari KPK bisa menjalankan kewenangannya tanpa ada kepentingan.
"Saya berharap Komisi 3 nanti, lepaskan kepentingan kelompok, lepaskan kepentingan pribadi, coba pilihlah ketuanya itu betul betul yang agak mendekat idealisme Pasal 3 (Undang-undang tentang KPK) itu," katanya.
Dia menambahkan, KPK adalah salah satu lembaga yang sekarang banyak dihantam dari berbagai penjuru. Meskipun, KPK saat ini masih ada kelemahan namun Syafii berharap ke depannya akan lebih baik.
"Tanpa (KPK) ini, bisa bayangkan, paling tidak ini orang-orang agak takut-takut ada OTT. Memang kadang juga ada kilik kilik, tebang pilih lah semacam itu. Oleh karena itu, mari bersama kita berharap, bahwa kita menangkan kewarasan dan kita menangkan akal sehat," tuturnya.
Korupsi LPEI, KPK Sita 3 Vespa Matic Mewah Usai Geledah Rumah Eks Dirut BUMN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di rumah mantan Direktur Utama (Dirut) BUMN, di kawasan Jakarta terkait kasus dugaan korupsi dana LPEI.
