Setuju Internet Papua Diblokir, JK: Demo juga Hambat Ekonomi
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyatakan, pemblokiran internet di Papua, adalah untuk meredam suasana rusuh. Hal itu menjawab permintaan dari Gubernur Papua, agar pembatasan internet segera dibuka bagi warga Papua.
"Itu kan untuk meredam, karena diketahui adanya gelora, suasana (rusuh) itu kan karena pengaruh medsos (media sosial)," kata JK di Kantor Wapres di Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.
JK mengakui, pembatasan internet ini sempat menyulitkan kegiatan ekonomi di sana. Namun, dia membandingkan demonstrasi besar-besaran di Papua, saat ini juga menghambat ekonomi.
"Tentu saja ada, tetapi demo besar-besaran juga lebih menghambat ekonomi, karena kegiatan tidak jalan. Mana lebih banyak menghambat kegiatan ekonomi, demo besar-besaran atau satu dua orang yang mengikuti internet?" ucap JK.
Dia juga memastikan, pembatasan ini hanya bersifat sementara. Menurutnya, warga juga masih bisa berkomunikasi dengan cara lain dan tetap bisa memperoleh informasi.
"Tapi tetap bisa nonton TV, tetap bisa berhubungan, kan tidak (masalah). Hanya informasi-informasi yang tidak benar itu ditahan," kata JK.
Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan, situasi di Papua sudah mulai aman dan kondusif. Untuk itu, dia meminta agar pembatasan internet segera dibuka bagi warga Papua.
"Situasi aman di Papua, kalau ada mahasiswa demo itu biasa, tetapi secara umum aman," kata Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.
Dia mengakui, pembatasan internet dilakukan yang dilakukan Pemerintah Pusat sampai saat ini masih terjadi.
Lukas juga paham bahwa tujuan pemerintah untuk menjaga keamanan, namun banyak masyarakat Papua yang mengeluh akan pembatasan tersebut.
"Banyak, banyak keluhan, makanya kita harap semua akses informasi dibuka," kata dia. (asp)
Asosiasi Pedagang Kelontong Tolak Rancangan Permenkes Soal Kemasan Rokok Polos
Asosiasi Pedagang Kelontong menolak rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, sebagai salah satu aturan yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kese
