Polri Klaim Kaltim Masuk 10 Daerah Teraman, Layak Jadi Ibu Kota Baru
- Kementerian PUPR
VIVA – Polri menyebut Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang diputuskan menjadi lokasi ibu kota baru termasuk 10 besar wilayah teraman di Indonesia. Melihat dari faktor keamanan, Kaltim dinilai telah layak layak menjadi lokasi ibu kota.
"Dari data gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), dari 34 Polda (Kaltim) termasuk 10 Polda teraman di Indonesia. Artinya Kaltim dari sudut pandang sisi keamanan memang sudah layak jadi Ibukota," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa, 27 Agustus 2019.
Disebukan Dedi, angka kejahatan jalanan atau street crime di Kalimantan Timur juga termasuk yang terendah. Boleh dikatakan tidak ada kejadian menonjol di sana.
Selain itu, ancaman terorisme di Kaltim juga termasuk minim jika dibandingkan dengan wilayah lain semisal Kalimantan Barat, wilayah Sumatera dan Pulau Jawa.
"Memang ada (kejahatan terorisme) tapi kecil tidak sebesar di Kalbar, kemudian Jawa dan beberapa wilayah Sumatera," katanya.
Adapun salah satu kejahatan yang termasuk menonjol di Kaltim yaitu mengenai sumber daya alam dan lingkungan. Banyaknya ekploitasi penambangan liar dan salah satunya penambangan batu bara. Kasus ini paling banyak terjadi.
"Yang menonjol lebih banyak soal sumber daya alam dan lingkungan saja. Tapi itu bisa diatasi," katanya.
Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasier Utara dan Kabupaten Kutai di Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan Presiden guna mengurangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia.
Menurut Jokowi, penunjukan Kalimantan Timur karena wilayah ini memiliki risiko bencana yang minimal, baik itu bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor.
Selain itu, penunjukan Kalimantan Timur karena lokasinya sangat strategis di tengah-tengah Indonesia dan di tengah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Samarinda dan Balikpapan.
"Di wilayah itu juga sudah ada infrastruktur yang relatif lengkap dan sudah tersedia lahan milik pemerintah seluas 180 ribu hektare," kata Jokowi di Istana Negara, Senin 26 Agustus 2019.
Jokowi menuturkan, langkah pemindahan ibu kota bukanlah satu-satunya upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan. Sebab, pemerintah juga akan tetap membuat wilayah industrialisasi baru di sejumlah wilayah.
Sedangkan, untuk Jakarta, Jokowi memastikan akan tetap menjadi prioritas pembangunan pemerintah untuk dijadikan kota bisnis, keuangan, dan perdagangan nasional.
Adapun kebutuhan anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru, Jokowi mengungkapkan membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun. Di mana 19 persen akan dianggaran dari APBN dan sisanya swasta dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). (ren)
