Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim Dimulai Juni 2020
- M Yudha Prastya/VIVA.co.id
VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, proses pembangunan lokasi ibu kota baru terbagi menjadi tiga kluster proses persiapan dan pembangunan.
Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru, ditargetkan bisa selesai hingga pertengahan tahun atau sekitar Juni 2020.
"Kedua, untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi, akan dilakukan desain mulai sekarang, sampai pertengahan tahun 2020 kita mulai pembangunan fisiknya (groundbreaking) karena lokasinya sudah ada," kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Selasa 27 Agustus 2019.
Basuki menjelaskan, proses 'design and build' akan sama seperti yang dilakukan saat merenovasi Gelora Bung Karno, karena inovasi tersebut dapat mempercepat pekerjaan.
Sementara itu, yang ketiga, lanjut Basuki, akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan, yang membutuhkan desain dan arsitektural yang sangat baik sehingga harus lebih hati-hati dalam merancangnya.
"Konstruksi pembangunan infrastruktur kira-kira memakan waktu 3-4 tahun untuk jalan, air, waduk, sanitasi, dan gedung-gedung. Sehingga target 2024, kita sudah dapat memulai pergerakan ke ibu kota baru," kata Basuki.
"Anggaran (dari) APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran multiyears, sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan,” ujarnya.
Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan memakan waktu hingga empat tahun, dengan biaya Rp466 triliun. Di mana, 19 persennya akan berasal dari APBN, terutama dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.
Sementara itu, sisanya akan berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan BUMN.
Hindari Sengketa, PLN UIP KLT Sertifikasi Ratusan Aset Tapak Tower
PLN UIP KLT menerima 239 sertifikat aset tapak tower dari BPN di Kalimantan. Upaya ini memastikan legalitas aset, mendukung operasional, dan mencegah potensi sengketa.
