Bima Arya Luruskan Heboh Pengajuan Proposal Provinsi Bogor Raya

Wali Kota Bogor Bima Arya membersihkan tembok Kebun Raya Bogor yamg jadi korban aksi vandalisme.
Sumber :
  • VIVA/Muhammad AR

VIVA – Wali Kota Bogor Bima Arya meluruskan tentang wacana terkait proposal provinsi baru Bogor Raya yang saat ini heboh di publik. 

Deretan Momen Masa Lalu Talitha Curtis yang Jarang Diketahui, Belum Tahu Wajah Orang Tua Kandung

Menurut Bima, hal ini bukan semata tentang pembentukan provinsi baru tapi upaya yang dilakukan Pemkot Bogor mengantisipasi berkembangnya integrasi kawasan Jabodetabek di masa depan.

"Saya harus luruskan. Ini bukan soal Bima Arya mengajukan proposal itu. Ini ikhtiar Bogor untuk antisipasi masa depan, untuk pengaturan administrasi seperti apa," ungkap Bima saat diwawancarai tvOne, Sabtu 24 Agustus 2019. 

Wamendagri Ingatkan Pemda Jalankan Arahan Presiden Prabowo Soal Pemerintahan Bersih dan Melayani

Menurut dia, sebagai kawasan megapolitan terbesar di dunia, Jabodetabek akan lebih terkoneksi lagi ke depannya. Hal tersebut sudah terlihat dengan semakin berkembangnya transportasi antarkawasan tersebut. 

Karena itu, menurutnya, penataan ulang wilayah Bogor, baik kota dan kabupaten perlu dilakukan. Saat ini ada tiga opsi yang dikaji, yaitu perluasan, pembentukan, dan penggabungan wilayah di daerah tersebut. 

Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik, Perhutani Genjot Digitalisasi

"Ujungnya kan bukan harus provinsi baru. Tapi koordinasi bisa ditingkatkan, ketika Bogor lebih terintegrasi dengan Jabodetabek, apakah penataan batas wilayah masih sesuai," tuturnya.

Karena itu, dia menegaskan, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya tersebut bukanlah wacana baru. Karena sudah ramai di publik Bogor sekitar 10-15 tahun lalu. 

Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia (UI), Muhammad Anis, angkat bicara terkait mencuatnya wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang salah satunya menggaet Kota Depok. Menurut Anis, gagasan tersebut tak efektif dan justru akan menambah persoalan.

Anis menilai, rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya terlalu birokratis dan dianggap tidak menyelesaikan persoalan yang ada saat ini, khususnya di wilayah penyangga DKI Jakarta. Menurutnya, untuk Depok akan lebih baik diperkuat dengan pembentukan kota megapolitan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wamendagri Minta Pemda Waspada Kenaikan Harga Komoditas Jelang Nataru

Data BPS per Desember 2024 mencatat sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga.

img_title
VIVA.co.id
24 Desember 2024