Bima Arya Luruskan Heboh Pengajuan Proposal Provinsi Bogor Raya
- VIVA/Muhammad AR
VIVA – Wali Kota Bogor Bima Arya meluruskan tentang wacana terkait proposal provinsi baru Bogor Raya yang saat ini heboh di publik.
Menurut Bima, hal ini bukan semata tentang pembentukan provinsi baru tapi upaya yang dilakukan Pemkot Bogor mengantisipasi berkembangnya integrasi kawasan Jabodetabek di masa depan.
"Saya harus luruskan. Ini bukan soal Bima Arya mengajukan proposal itu. Ini ikhtiar Bogor untuk antisipasi masa depan, untuk pengaturan administrasi seperti apa," ungkap Bima saat diwawancarai tvOne, Sabtu 24 Agustus 2019.
Menurut dia, sebagai kawasan megapolitan terbesar di dunia, Jabodetabek akan lebih terkoneksi lagi ke depannya. Hal tersebut sudah terlihat dengan semakin berkembangnya transportasi antarkawasan tersebut.
Karena itu, menurutnya, penataan ulang wilayah Bogor, baik kota dan kabupaten perlu dilakukan. Saat ini ada tiga opsi yang dikaji, yaitu perluasan, pembentukan, dan penggabungan wilayah di daerah tersebut.
"Ujungnya kan bukan harus provinsi baru. Tapi koordinasi bisa ditingkatkan, ketika Bogor lebih terintegrasi dengan Jabodetabek, apakah penataan batas wilayah masih sesuai," tuturnya.
Karena itu, dia menegaskan, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya tersebut bukanlah wacana baru. Karena sudah ramai di publik Bogor sekitar 10-15 tahun lalu.
Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia (UI), Muhammad Anis, angkat bicara terkait mencuatnya wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang salah satunya menggaet Kota Depok. Menurut Anis, gagasan tersebut tak efektif dan justru akan menambah persoalan.
Anis menilai, rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya terlalu birokratis dan dianggap tidak menyelesaikan persoalan yang ada saat ini, khususnya di wilayah penyangga DKI Jakarta. Menurutnya, untuk Depok akan lebih baik diperkuat dengan pembentukan kota megapolitan.
UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan Setelah Pilkada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 batal diumumkan.
