Rektor UI Anggap Provinsi Bogor Raya Tak Tepat

VIVA – Rektor Universitas Indonesia (UI), Muhammad Anis, ikut angkat bicara terkait mencuatnya wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang salah satunya menggaet Kota Depok. Menurut Anis, gagasan tersebut tak efektif dan justru akan menambah persoalan.

“Karena setiap wilayah tetap akan memiliki aturan sendiri yang dianggapnya sebagai penghambat wilayah untuk maju,” kata Anis saat ditemui di ruang kerjanya di kawasan kampus UI Depok, Jawa Barat pada Jumat 23 Agustus 2019

Anis menilai, rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya terlalu birokratis dan dianggap tidak menyelesaikan persoalan yang ada saat ini, khususnya di wilayah penyangga DKI Jakarta. Menurutnya, untuk Depok akan lebih baik diperkuat dengan pembentukan kota megapolitan

“Kota megapolitan dibentuk sebagai upaya mengintegrasikan antar wilayah yang mempunyai aturan berbeda-beda,” ujarnya

Kemudian, ia menilai dengan integrasi kota megapolitan, diharapkan bisa meminimalisir praktik-praktik birokratis dan lebih mementingkan kepentingan umum (masyarakat).

“Misal transportasi, jadi nggak timpang, transportasi di Jakarta dengan kota penyanggahnya.”

Anis memaparkan, dengan konsep kota megapolitan maka pembangunan wilayah akan lebih kuat, sebab akan menjadi satu kesatuan dan tidak perlu lagi tandatangan MoU ataupun sebagainya.

Ia mencontohkan, konsep birokratis yang terjadi di universitas karena memiliki banyak fakultas. Kata dia, setiap fakultas memiliki aturan yang berbeda.

“Kan mahasiswa jadi bingung harus izin ke mana-mana, padahal kita mau bangun universitas secara satu kesatuan,” kata Anis.

Untuk itu Anis pun menyarankan sebaiknya pemerintah daerah tidak memikirkan pembuatan provinsi baru atau memilih bergabung dengan provinsi mana pun. “Tetap saja provinsinya, enggak perlu merger atau membentuk provinsi baru, terlalu birokrasi,” ujarnya.

Wacana munculnya Provinsi Bogor Raya, diawali pernyataan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Ucapan politikus PAN itu, terkait kajian penyatuan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi menjadi provinsi.

Dia menyebut, kajian pembentukan provinsi Bogor Raya bertujuan memangkas jenjang birokrasi. Usulan ini masih menuai pro dan kontra.

Namun, Bima pede mengatakan kajian Bogor Raya ini akan rampung pada akhir tahun. Kajian itu masih dalam proses yang dilakukan tim khusus. (ren)

Halaman Selanjutnya

Ia mencontohkan, konsep birokratis yang terjadi di universitas karena memiliki banyak fakultas. Kata dia, setiap fakultas memiliki aturan yang berbeda.